Rocky: Kok Jokowi Bagi IUP Tambang ke Ormas Agama, Siti Nurbaya: Tetap Profesional

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Minggu , 02 Jun 2024 - 22:06

Rocky Gerung dan Siti Nurbaya.-screnshot-

Namun, hal ini juga diimbangi dengan regulasi yang ketat agar kepemilikan saham dalam badan usaha tetap terkontrol dan tidak disalahgunakan.

Menteri: Tetap Profesional

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan, pemberian hak kepada organisasi kemasyarakatan untuk mengelola pertambangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, yang menyebutkan hak asasi manusia untuk menjadi produktif.

Pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) akan tetap dilakukan secara profesional melalui sayap ormas yang mengurusi bisnis.

"Itu kan begini ya, organisasi kemasyarakatan itu kan punya sayap-sayap organisasi. Organisasi kemasyarakatan termasuk parpol kan juga punya sayap bisnis. Yang dimaksud dengan perizinan itu, itu di sayap bisnisnya. Jadi, tetap saja profesional sebetulnya," jelas Siti kepada wartawan usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Erikson di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan pemberian hak kepada organisasi kemasyarakatan untuk mengelola pertambangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, yang menyebutkan hak asasi manusia untuk menjadi produktif.

"Jadi, ruang-ruang produktivitas rakyat, apapun salurannya harusnya diberikan.

Maka, ada hutan sosial diberikan kepada rakyat, ada misalnya nanti apa ya, petugas-petugas yang di bawah banget, yang miskin itu juga harusnya dipikirkan. Karena produktif itu kan hak rakyat yang harus diperhatikan oleh negara," jelas Siti.

Menurutnya, ormas memiliki sayap organisasi yang memungkinkan mengelola pertambangan secara profesional.

Hal itu sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Pasal 83A PP tersebut dinyatakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK (wilayah izin usaha pertambangan khusus) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

"Ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Dari pada ormasnya setiap hari mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapi dan tetap profesional," kata dia.

Dia menekankan pemberian hak pengelolaan tambang itu bukan upaya pemerintah membagi-bagikan "kue" bisnis kepada ormas. "Nggak, nggak. Ayo, makanya lihat dari dasarnya," sebutnya.***

rocky: kok jokowi bagi iup tambang ke ormas agama, siti nurbaya: tetap profesional                            pengamat politik rocky gerung bingung kenapa presiden jokowi malah bagi-bagi jatah tambang kepada para ormas keagamaan di indonesia.
----------------
diketahui pemerintahan jokowi membagi-bagikan lahan iup tambang untuk ormas keagamaan di indonesia salah duanya seperti nahdlatul ulama (nu) dan muhammadiyah (mui).
akan tetapi banyak orang bertanya-tanya, karena mengelola tambang itu harus ditangani oleh seorang profesional yang sudah mengerti di bidang dan ahlinya.
pengalaman tentu saja sangat dibutuhkan untuk dapat mengelola tambang negara, apakah ormas cukup mengerti dan paham soal itu?
"ormas keagamaan itu tugasnya untuk berdoa supaya negeri ini makmur sentosa, bukan menunggu tetesan uang dari negera atau dari korporasi kan," ujar rocky gerung, dikutip dari kanal youtube pribadinya pada minggu, 2 juni 2024.
"jadi salah sekali kan, sudah jauh menyimpang begitu ada uang lalu semua ormas itu menganggap ini adalah rezeki buat dia, itu dia enggak tahu bahwa rezeki itu memperburuk distribusi ekonomi kita karena ormas itu akan memonopoli itu, terutama pimpinan-pimpinan pusatnya," tambahnya.
baca juga:jokowi perbolehkan ormas keagamaan kelola tambang
akan tetapi rocky gerung menilai lain juga tujuannya apabila iup tambang dijalankan oleh kaum yang sudah profesional.
dengan demikian akuntansinya jelas, efektivitas tetesannya jelas, kemampuan dari sang profesional untuk menanamkan modal ke tempat-tempat yang lain.
justru rocky gerung meragukan kemampuan para ormas keagamaan mengatur perekonomian pertambangan.
"itu aja sudah ajaib, maka akan terjadi sogok menyogok, ya dijual aja kan lisensinya itu kan supaya ketuanya tinggal ongkang-ongkang kaki saja tinggal terima dana," terangnya.
lokasi tambang di kabupaten tanah bumbu, kalimantan selatan yang diduga aktivitasnya merusak lingkungan dan disinyalir merugikan negara-istimewa-
"padahal dia enggak tahu bahwa dia sendiri akan ditipu si kaum profesional yang dia gaji itu," sambungnya.
rocky gerung mempertanyakan kepada jokowi kenapa harus ormas keagamaan yang diberikan kesempatan bisnis di iup tambang.
akademikus ui itu membayangkan langkah tersebut dilakukan demi adanya 'sogokan' supaya kegiatan membela masyarakat itu tidak diperlukan lagi.
dengan demikian penilaian rocky gerung, tahun 2024 ini akan lebih banyak lagi ormas keagamaan yang dibentuk.
"itu dasarnya, sekali lagi, nanti efek sosial dan psikologi itu yang buruk sebuah generasi ormas kan kebanyakan generasi muda tuh, dari awal generasi itu sudah dirusak oleh sistem perekonomian yang sifatnya membujuk, menyogok, ini semuanya adalah sogokan politik pada ormas," ungkap rocky.
baca juga:semua minggir! iup kobatin resmi dikuasai pt timah
"mestinya ormas itu malu dan marah, ngapain kami disogok? kami bekerja untuk solidaritas, bukan untuk akumulasi atau berbisnis. jadi, poin kita ketua-ketua ormas ini memang enggak ngerti fungsi dia sebagai organisasi kemasyarakatan," tuturnya menambahkan.
sebelumnya presiden jokowi telah mengesahkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas pp nomor 96 tahun 2021 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
salah satu poin penting dalam perubahan ini adalah mengatur bahwa organisasi masyarakat dan keagamaan sekarang diperbolehkan untuk mengelola tambang.
pasal 83a ayat (1) dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, wilayah izin usaha pertambangan khusus (wiupk) dapat ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.
selain itu, wiupk yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (pkp2b).
pasal 83 ayat (3) juga menegaskan bahwa kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam badan usaha tidak boleh dipindahtangankan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri. selain itu, kepemilikan saham ormas atau organisasi keagamaan dalam badan usaha harus menjadi mayoritas dan memiliki kendali.
pasal 83 ayat (5) juga melarang badan usaha untuk bekerjasama dengan pemegang pkp2b sebelumnya atau afiliasinya. penawaran wiupk yang diatur dalam pasal 83 ayat (5) berlaku selama 5 tahun sejak peraturan pemerintah ini mulai berlaku.
baca juga:komitmen jaga aset pt timah tbk, polres basel patroli kawasan iup
ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran wiupk kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden sesuai dengan pasal 83 ayat (7).
perubahan dalam pp nomor 25 tahun 2024 ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk turut serta dalam pengelolaan tambang dengan harapan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
namun, hal ini juga diimbangi dengan regulasi yang ketat agar kepemilikan saham dalam badan usaha tetap terkontrol dan tidak disalahgunakan.
menteri: tetap profesional
sementara itu, menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya bakar menyatakan, pemberian hak kepada organisasi kemasyarakatan untuk mengelola pertambangan sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar, yang menyebutkan hak asasi manusia untuk menjadi produktif.
pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) akan tetap dilakukan secara profesional melalui sayap ormas yang mengurusi bisnis.
"itu kan begini ya, organisasi kemasyarakatan itu kan punya sayap-sayap organisasi. organisasi kemasyarakatan termasuk parpol kan juga punya sayap bisnis. yang dimaksud dengan perizinan itu, itu di sayap bisnisnya. jadi, tetap saja profesional sebetulnya," jelas siti kepada wartawan usai mendampingi presiden joko widodo menerima kunjungan menteri iklim dan lingkungan hidup norwegia andreas bjelland erikson di istana merdeka, jakarta, minggu.
dia menyampaikan pemberian hak kepada organisasi kemasyarakatan untuk mengelola pertambangan sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar, yang menyebutkan hak asasi manusia untuk menjadi produktif.
"jadi, ruang-ruang produktivitas rakyat, apapun salurannya harusnya diberikan.
maka, ada hutan sosial diberikan kepada rakyat, ada misalnya nanti apa ya, petugas-petugas yang di bawah banget, yang miskin itu juga harusnya dipikirkan. karena produktif itu kan hak rakyat yang harus diperhatikan oleh negara," jelas siti.
baca juga:polres basel amankan 26 mesin tungauw di iup pt timah
menurutnya, ormas memiliki sayap organisasi yang memungkinkan mengelola pertambangan secara profesional.
hal itu sesuai yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas pp nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
dalam pasal 83a pp tersebut dinyatakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, wiupk (wilayah izin usaha pertambangan khusus) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.
"ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. dari pada ormasnya setiap hari mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapi dan tetap profesional," kata dia.
dia menekankan pemberian hak pengelolaan tambang itu bukan upaya pemerintah membagi-bagikan "kue" bisnis kepada ormas. "nggak, nggak. ayo, makanya lihat dari dasarnya," sebutnya.***