Politik Uang Itu Mencederai Kesucian Pemilu

Reporter: Budi Rahmad |

Editor: |

Selasa , 28 May 2024 - 19:18

Mahasiswa FH UBB Tirza Aulia-Dok Pribadi-

Ketiga pemberian bantuan pelayanan dan pembiayaan. Politik uang satu ini merupakan pemberian bantuan dan pelayanan kepada para pemilih berupa dalam bentuk kegiatan. Seperti pelayanan kesehatan, kegiatan senam, sunatan masal daan lainlainnya. Politik uang tipe satu ini sangat sering ditemui ketika menjelang pemilu/pilkada dikarenakan ia dalam bentuk bantuan dan masyarakat sulit untuk membedakan antara bantuan yang tulus diberikan oleh caleg/paslon atau bantuan yang memiliki arti tersirat kepada para pemilih (masyarakat)

Jenis Politik Uang

Berbeda dengan tipelogi politik uang yang disebutkan di atas, menurut hukum pidana yang berdasarkan peraturan undang undang hukum pidana maka politik uang dan hukumannya dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis menurut cara, waktu, dan niat pemberiannya dengan dasar hukum menurut Undang Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku politik uang di masa kampanye dan pemungutan suara, yaitu adalah :

1. Politik uang dengan niat pembujukan pembatalan hak suara

Hal ini tercantum dalam Pasal 531 UU No. 7 tahun 2017 yang menegaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta.”

2. Politik uang dengan cara menjanjikan dan memberikan uang kepada pemilih

Berbeda dengan pasal yang diatas yang memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih dengan harapan para pemilih membatalkan syarat sah hak pilihnya, pada pasal ini jenis politik uang yang dapat di pidana adalah siapapun (peserta, pelaksana, tim kampanye) yang memberikan uang secara langsung maupun tidak kepada pemilih sebagai imbalannya. Sebagaimana di atur dalam pasal 523 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye yang dengan sengja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).”

3. Politik uang yang diberikan pada masa tenang

Hampir sama dengan jenis politik uang sebelumnya yang mengatur tentang pemberian atau menjanjikan uang kepada pesrta pemilu sebagai imbalan, namun pada pasal ini mengatur mengenai pemberian atau penjanjian uang kepada peserta pemilu yang dilakukan pada masa tenang ( masa para calon dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye atau kegiatan politik apapun) sebagaimana yang diatur pada pasal 532 ayat (2) yang berbunyi : “Setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).“

4. Politik uang dengan niat pembujukan pembatalan hak suara pada hari pelaksanaan.

Serupa namun tak sama dengan jenis politik uang yang terdapat pada jenis yang pertama, perbedaan pada pasal terakhir ini terletak pada waktu pengoprasiannya. Seperti yang tertuang pada pasal 533 ayat (3) yang menerangkan : “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”

Melihat fenomena politik uang, ada kekhawatirian dengan keadaan demokrasi di negara ini. Fenomena ini dapat menggerus moral masyarakat. Apalagi mengingat bahwa dalam menentukan pemimpin melalui politik akan membuat negara enjadi hancur.

Ada beberapa hal menjadi solusi mengenai masalah ini :

1. Penguatan pengawasan para peserta politik dan tim sukses

politik uang itu mencederai kesucian pemilu                            pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. pelaksanaan pemilu februari alu disambut oleh rakyat dengan gembira. pemilu jujur adalah dambaan rakyat menuju bangsa yang bermartabat.
 
oleh tirza aulia (mahasiswa fakultas hukum ubb)
menyoal pemilu, selalu saja ada soal politik uang atau money politik. lalu apa itu politik uang? money politik atau politik uang adalah tindakan melawan hukum di dunia perpolitikan, seseorang melakukan suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi.
tindakan ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan memperjual-belikan suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang ataupun benda, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.
politik uang merujuk pada praktik di mana uang diperankan sebagai alat yang digunakan untuk mempengaruhi atau memenangkan kebijakan politik, pemilihan umum, atau kepemimpinan. 
praktik ini sering kali dianggap tidak etis dan berbahaya bagi proses demokrasi. karena uang dapat menyebabkan ketidaksetaraan akses dan pengaruh dalam politik. 
hal ini juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan transparansi dalam sistem politik. sebagai seorang warga negara, penting bagi kita untuk senantiasa mengawasi dan melawan praktik politik uang demi kepentingan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.  
politik uang adalah salah satu kesalahan yang kerap terjadi saat pelaksanaan/menjelang pemilu/pilkada. namun mirisnya bagi para konstestan caleg/paslon beranggapan bahwa politik uang adalah hal yang wajar dan syarat untuk memenangkan pemilu/pilkada, sedangkan para pemilih beranggapan bahwa politik uang adalah hal yang memang sudah semestinya bagi para pemburu jabatan kekuasaan politik.
terlalu banyak kesalah berpikir dalam pelaksanaan demokrasi yang seharusnya suci dan sakral ini. bahkan yang lebih memprihatinkan adalah jika hal ini di biarkan kemudian menjadi budaya bahkan tradisi dalam kontestasi elektoral apapun yang dapat mencederai arti demokrasi yang sebenarnya. 
 
tipe politik uang
dalam pelaksanaan pemilu,politik uang menggunakan banyak metode demi menyembunyikan pelaksanaan tersebut. beberapa tipe politik uang yang biasanya beredar di kalangan masyarakat, pertama bantuan sembako. pemberian bantuan sembako dimaksudkan dengan harapan menjadi pemancing untuk dipilih.
kedua pemberian uang secara tunai. muncul istilah “serangan fajar”. maksudnya operasi yang dilakukan oleh para caleg/paslon dengan mendatang pemilih potensial dan memberikan uang kepada para pemilih sebelum pelaksanaan pemilu. tak hanya sebelum mencoblos, pemberian uang ini juga ada dilakukan sesudah pencoblosan.
ketiga pemberian bantuan pelayanan dan pembiayaan. politik uang satu ini merupakan pemberian bantuan dan pelayanan kepada para pemilih berupa dalam bentuk kegiatan.  seperti pelayanan kesehatan, kegiatan senam, sunatan masal daan lainlainnya. politik uang tipe satu ini sangat sering ditemui ketika menjelang pemilu/pilkada dikarenakan ia dalam bentuk bantuan dan masyarakat sulit untuk membedakan antara bantuan yang tulus diberikan oleh caleg/paslon atau bantuan yang memiliki arti tersirat kepada para pemilih (masyarakat)
 
jenis politik uang 
berbeda dengan tipelogi politik uang yang disebutkan di atas, menurut hukum pidana yang berdasarkan peraturan undang undang hukum pidana maka politik uang dan hukumannya dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis menurut cara, waktu, dan niat pemberiannya dengan dasar hukum menurut undang undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku politik uang di masa kampanye dan pemungutan suara, yaitu adalah : 
1. politik uang dengan niat pembujukan pembatalan hak suara
hal ini tercantum dalam pasal 531 uu no. 7 tahun 2017 yang menegaskan bahwa: “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta.”
2. politik uang dengan cara menjanjikan dan memberikan uang kepada pemilih
berbeda dengan pasal yang diatas yang memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih dengan harapan para pemilih membatalkan syarat sah hak pilihnya, pada pasal ini jenis politik uang yang dapat di pidana adalah siapapun (peserta, pelaksana, tim kampanye) yang memberikan uang secara langsung maupun tidak kepada pemilih sebagai imbalannya. sebagaimana di atur dalam pasal 523 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye yang dengan sengja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).”
3. politik uang yang diberikan pada masa tenang
hampir sama dengan jenis politik uang sebelumnya yang mengatur tentang pemberian atau menjanjikan uang kepada pesrta pemilu sebagai imbalan, namun pada pasal ini mengatur mengenai pemberian atau penjanjian uang kepada peserta pemilu yang dilakukan pada masa tenang ( masa para calon dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye atau kegiatan politik apapun) sebagaimana yang diatur pada pasal 532 ayat (2) yang berbunyi : “setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).“
4. politik uang dengan niat pembujukan pembatalan hak suara pada hari pelaksanaan.
serupa namun tak sama dengan jenis politik uang yang terdapat pada jenis yang pertama, perbedaan pada pasal terakhir ini terletak pada waktu pengoprasiannya. seperti yang tertuang pada pasal 533 ayat (3) yang menerangkan : “setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”
melihat fenomena politik uang,  ada kekhawatirian dengan keadaan demokrasi di negara ini. fenomena ini dapat menggerus moral masyarakat. apalagi mengingat bahwa dalam menentukan pemimpin melalui politik akan membuat negara enjadi hancur.
ada beberapa hal menjadi solusi mengenai masalah ini : 
1. penguatan pengawasan para peserta politik dan tim sukses 
penguatan pengawasan alam pemilu mutlak harus dilakukan. tidak hanya sekadar melaksanakan tugas saj.
penguatan pengawasan enjadi kunci dalam menegakkan aturan yang sudah ada. tidak ada lagi tawar menawar terhadap kesalahn yang diperbuat.
lembaga pengawas pemilu yang sudah ada harus mendapat dukungan dan penguatan lebih dari yang sudah ada.
2. sosialisasi dan edukasi pada pemilih pemula
setiap penyelenggaraan pemilu akan muncul pemilih pemula. pemilih pemula ini pada umumnya belum mengerti mengenai pemilu dan apa yang harus mereka lakukan. karena itu pendekatan maupun hal yang mesti mereka jauhkan.  oleh karna itu dengan adanya edukasi dan sosialisasi mengenai politik uang kepada pemilih pemula akan mengurangi angka terjadinya politik uang setiap periodenya. **