Pembangunan Tanpa Pertumbuhan

Oleh: Hermianto*

Pembelajar Sosial, Politik, dan Pembangunan

 

Dengan kondisi kekayaan yang melimpah, provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kalau kita lihat saat ini tampaknya sedang melakukan pembangunan. Secara kasat mata terlihat banyak jalan diperlebar, gedung-gedung baru berdiri megah, pelabuhan dan fasilitas umum terus bertambah. 

 

Babel dalam hal pembangunan, berdasarkan data yang dikeluarkan BPS mencatat realisasi belanja daerah tahun 2025 mencapai Rp2,137 triliun, dengan ratusan miliar rupiah dialokasikan untuk proyek infrastruktur. Namun, pembangunan fisik yang banyak tidak serta seirama dengan pertumbuhan kesejahteraan warganya. Fenomena ini bisa kita sebut sebagai "pembangunan tanpa pertumbuhan" (inclusive-less development), di mana fasilitas bertambah, namun kemampuan masyarakat untuk berproduksi, berdaya saing, dan menikmati hasilnya tidak bergerak seirama. 

 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat, pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2024 hanya mencapai 0,77 persen, angka yang sangat rendah dibandingkan rata-rata nasional. Fluktuasi ekstrem ini menunjukkan kerentanan struktur ekonomi Babel yang terlalu bergantung pada satu sektor pertambangan. Dalam periode tersebut, belanja modal infrastruktur tetap tinggi. Banyak proyek strategis berjalan, namun dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan daya beli rumah tangga terasa minim. 

 

Kondisi tersebut terlihat pada kontribusi sektor pertambangan bijih logam terhadap PDRB pada 2010 terus merosot dari 12,81 persen menjadi hanya 4,57 persen pada 2023. Sementara itu, Babel masih mengekspor sekitar 80 persen nilai ekspornya dalam bentuk bahan mentah timah. 

 

 Akar masalah ketimpangan ini, kalau kita analisis terletak pada pembangunan yang masih bersifat ekstraktif: mengeruk sumber daya alam secara langsung dari bumi kemudian dijual atau diekspor langsung tanpa melalui proses pengolahan di daerah asal. Penjualan bijih timah ini, keuntungan terbesarnya mengalir ke pemegang izin usaha dan pusat, sementara kerusakan lahan kritis, banjir bandang, dan degradasi lingkungan ditanggung sepenuhnya oleh Daerah (masyarakat lokal). 

 

Keterputusan antara infrastruktur dan potensi ekonomi nyata juga menjadi penyebab ketimpangan ini. Jalan yang mulus belum tentu membuat petani atau nelayan mendapatkan harga lebih baik jika tidak ada gudang pendingin, akses pasar, atau industri pengolahan. Pariwisata yang seharusnya menjadi andalan masa depan masih terbatas daya serapnya dengan tingkat hunian hotel bintang baru mencapai 29,36 persen pada Mei 2026, sementara nonbintang hanya 17,62 persen. Artinya, banyak fasilitas dibangun namun tidak menghasilkan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.