Beredar Isu Tes CPNS Juni 2026, BKN: Awas, Hoax!
Prof. Zudan Arif Fakrullah-screnshot-
KORANBABELPOS.ID.- Banyaknya informasi soal seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga ada yang menyatakan akan digelar Bulan Juni 2026 ini, ternyata semua tidak benar alias hoax.
Bahkan Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja menyatakan pengadaan ASN (CPNS) 2026 belum dimulai Juni 2026.
"Belum bulan Juni. Ditunggu saja, pastinya kalau ada seleksi akan diumumkan secara resmi," ujar Aba Subagja kepada JPNN.
Bagaimana dengan sekolah kedinasan yang banyak beredar?
Selama ini rekrutmen CPNS dari jalur sekolah kedinasan selalu dimulai lebih dahulu. Tahun lalu pengadaan CPNS 2025 dimulai Juni-Juli. Selain itu, ketika ada moratorium CPNS dari pelamar umum, pemerintah tetap membuka rekrutmen dari jalur sekolah kedinasan.
Sementara itu, berita yang banyak beredar sekarang, terutama di media sosial, seleksi CPNS 2026 jalur sekolah kedinasan maupun pelamar umum digelar Juni 2026. Akibatnya, para lulusan SMA/SMK/MA pun gencar berselancar di dunia maya untuk mencari informasi.
Begitu pula dengan pelamar umum baik lulusan fresh graduate, karyawan, ASN PPPK maupun PPPK paruh waktu ikut memburu informasi tersebut. Terlebih ada website yang nyata-nyata memaparkan time line pelaksanaan seleksi CPNS 2026.
Akibatnya, banyak pelamar yang terkecoh karena mencantumkan link Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sontak hal itu mengundang reaksi keras BKN.
Bahkan, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah, secara tegas menyatakan informasi tersebut hoaks. BKN tidak pernah memaparkan time line pelaksanaan seleksi CPNS 2026 kepada publik.
"Hoaks itu. BKN tidak ada sangkut pautnya dalam informasi yang menyebar luas di medsos," kata Prof. Zudan kepada JPNN, Kamis, 4 Juni 2026.
Dia mengimbau masyarakat tidak ikut menyebarkan informasi pengadaan seleksi CPNS 2026 yang nyata-nyata hoaks itu. Sampai saat ini, kata Zudan, belum mengumumkan pengadaan CPNS 2026.
'"Setiap pengadaan CASN, yang mengumumkan pasti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menPANRB)," ucapnya.***