Faktor Ekonomi Picu KDRT Tinggi

PANGKALPINANG - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (DPPAKB) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan faktor ekonomi masyarakat melesu sebagai pemicu kasus KDRT tinggi.

"KDRT ini mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama 2025," kata Kepala DPPAKB Kota Pangkalpinang Agustu Afendi di Pangkalpinang, baru baru ini.

Ia mengataka DPPAKB Kota Pangkalpinang selama 2025 telah menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak KDRT 34 kasus dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 37 kasus KDRT. "Sejak pertambangan bijih timah terganggu mengakibatkan banyak kepala rumah tangga yang tidak bekerja dan sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga memicu kasus KDRT ini," ujarnya.

Menurut dia dalam dua tahun terakhir ini, KDRT mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak karena banyak perusahaan-perusahaan tambang dan tambang timah rakyat yang berhenti beroperasi, sehingga berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja yang meningkat. "Banyak buruh harian sektor tambang yang tidak bekerja, sehingga berdampak terhadap perekonomian keluarganya dan pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangganya," katanya.

Ia menyatakan dalam mengatasi dan menekan KDRT ini, pihaknya menggencarkan sosialisasi, edukasi dan pendampingan kepada korban KDRT ini. Rata-rata kasus KDRT ini terjadi di keluarga berekonomi menengah ke Bawah, karena adanya tekanan-tekanan ekonomi dan psikologis kepala rumah tangga yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya," katanya. (ant)