Begini Cara Purbaya Meredam Dampak Buruk Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan cara untuk meredam dampak buruk ekonomi akibat bencana banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Purbaya menjelaskan, dengan adanya peningkatan belanja negara untuk kebutuhan masyarakat terdampak di Pulau Sumatra, dampak negatif terhadap ekonomi nasional bisa berkurang. “Ada kurang 0,1–0,2 persen (pertumbuhan ekonomi). Tapi gini, belanja juga meningkat. Mudah-mudahan kalau uangnya cepat sampai ke sana (daerah bencana), itu bisa mengurangi dampak negatif dari bencana,” kata Purbaya dikutip Jumat (19/12).

Purbaya mengaku telah menyiapkan dana Rp 60 triliun hasil efisiensi belanja kementerian dan lembaga tahun anggaran 2026 untuk dialihkan ke anggaran penanggulangan bencana Sumatra. Bila anggaran ini mulai terserap, dia yakin akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. “Saya tergantung seberapa cepat uang kita mengalir ke daerah-daerah bencana itu. Harusnya sih cukup banyak (dampaknya) kalau dihitung betul ya,” jelas Purbaya.

Saat ini, Purbaya masih mempertahankan angka 5,5 persen untuk proyeksi kuartal IV-2025 dan 5,2 persen atau sedikit lebih rendah untuk pertumbuhan sepanjang tahun 2025. “Harusnya bisa lebih cepat, cuma ada gangguan sedikit. Tapi sudah kami beresin,” tambahnya.

Purbaya tak menjawab saat diminta menjelaskan gangguan yang ia maksud. Dia hanya memastikan intervensi terhadap pertumbuhan ekonomi yang muncul telah di bawah kendalinya. Di samping itu, Purbaya yakin telah menghidupkan dengan matang seluruh mesin ekonomi. Mesin fiskal dan moneter pun, kata dia, telah makin sinkron. “Iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6 persen bukan angka yang mustahil untuk tahun 2026, walaupun asumsi kami di 5,4 persen,” tuturnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memprediksi bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,017 persen. Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menjelaskan angka tersebut didapatkan dari asesmen sementara berdasarkan metode perhitungan yang melihat hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari.(ant)