Dari Citra ke Kepercayaan Publik

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rahmad |

Senin , 01 Dec 2025 - 19:51

Aziz Saleh.-Dok Pribadi-

Oleh Aziz Saleh, ST. M.Si

Kasubtim pada Bagian Data, Sistem Informasi dan Humas Setditjen Pendis

"Kebijakan yang baik tidak akan bermakna jika tidak dikomunikasikan dengan baik."

Dalam tata kelola pemerintahan modern, fungsi kehumasan tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan menjadi jembatan strategis antara pemerintah dan masyarakat. Melalui humas, arah kebijakan dan program pembangunan diterjemahkan menjadi pesan yang mudah dipahami dan dirasakan oleh publik. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan publik hanya akan menjadi dokumen administratif yang kehilangan makna sosialnya.

Fungsi utama humas pemerintah bukan semata membaca siaran pers atau mempublikasikan kegiatan, tetapi menjadi mediator kebijakan dan edukator publik. Ia berperan menerjemahkan bahasa teknokratis pemerintah ke dalam bahasa masyarakat, agar setiap kebijakan tidak hanya tersampaikan, tetapi juga dipahami, diterima, dan dihidupi publik sebagai bagian dari proses pembangunan bersama.

Kehumasan yang efektif tidak cukup menjelaskan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga mengapa hal itu penting bagi rakyat. Bahasa kebijakan yang elitis dan teknokratis sering gagal menyentuh realitas sosial warga. Karena itu, humas harus menjadi penerjemah kebijakan ke dalam bahasa publik—sederhana, relevan, dan menyentuh sisi emosional masyarakat. Sayangnya, sebagian humas pemerintah masih terjebak dalam orientasi pencitraan. Pola komunikasi yang lebih menonjolkan keberhasilan tanpa menggali nilai dan dampak kebijakan terhadap masyarakat membuat komunikasi pemerintah kehilangan ruh edukatif dan empatiknya.

Alih-alih membangun kesadaran publik, pendekatan seperti ini justru memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat. Padahal inti dari kehumasan pemerintahan yang sehat adalah menumbuhkan kepercayaan, membuka ruang dialog, dan mengajak masyarakat menjadi bagian dari proses pembangunan—bukan sekadar penonton hasilnya.

Kini kehumasan pemerintah tidak lagi hanya soal publikasi kegiatan, melainkan tentang bagaimana negara hadir dalam percakapan publik dengan wajah yang jujur, terbuka, dan melayani. Penilaian dan pemeringkatan seperti Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) serta berbagai ajang penghargaan humas pemerintah menandai perubahan paradigma: dari seremoni menuju profesionalisme berbasis data.

dari citra ke kepercayaan publik                            oleh aziz saleh, st. m.si 
kasubtim pada bagian data, sistem informasi dan humas setditjen pendis
 
"kebijakan yang baik tidak akan bermakna jika tidak dikomunikasikan dengan baik."
 
dalam tata kelola pemerintahan modern, fungsi kehumasan tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan menjadi jembatan strategis antara pemerintah dan masyarakat. melalui humas, arah kebijakan dan program pembangunan diterjemahkan menjadi pesan yang mudah dipahami dan dirasakan oleh publik. tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan publik hanya akan menjadi dokumen administratif yang kehilangan makna sosialnya.
 
fungsi utama humas pemerintah bukan semata membaca siaran pers atau mempublikasikan kegiatan, tetapi menjadi mediator kebijakan dan edukator publik. ia berperan menerjemahkan bahasa teknokratis pemerintah ke dalam bahasa masyarakat, agar setiap kebijakan tidak hanya tersampaikan, tetapi juga dipahami, diterima, dan dihidupi publik sebagai bagian dari proses pembangunan bersama. 
 
kehumasan yang efektif tidak cukup menjelaskan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga mengapa hal itu penting bagi rakyat. bahasa kebijakan yang elitis dan teknokratis sering gagal menyentuh realitas sosial warga. karena itu, humas harus menjadi penerjemah kebijakan ke dalam bahasa publik—sederhana, relevan, dan menyentuh sisi emosional masyarakat. sayangnya, sebagian humas pemerintah masih terjebak dalam orientasi pencitraan. pola komunikasi yang lebih menonjolkan keberhasilan tanpa menggali nilai dan dampak kebijakan terhadap masyarakat membuat komunikasi pemerintah kehilangan ruh edukatif dan empatiknya. 
 
alih-alih membangun kesadaran publik, pendekatan seperti ini justru memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat. padahal inti dari kehumasan pemerintahan yang sehat adalah menumbuhkan kepercayaan, membuka ruang dialog, dan mengajak masyarakat menjadi bagian dari proses pembangunan—bukan sekadar penonton hasilnya.
 
kini kehumasan pemerintah tidak lagi hanya soal publikasi kegiatan, melainkan tentang bagaimana negara hadir dalam percakapan publik dengan wajah yang jujur, terbuka, dan melayani. penilaian dan pemeringkatan seperti indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik (pikp) serta berbagai ajang penghargaan humas pemerintah menandai perubahan paradigma: dari seremoni menuju profesionalisme berbasis data. 
 
kementerian agama adalah salah satu contoh menarik. dalam anugerah keterbukaan informasi publik 2024, kemenag meraih predikat “informatif” dengan nilai 94,52—capaian yang menunjukkan konsistensi dalam transparansi dan keterbukaan data. di ajang lain, top government public relations (gpr) awards, kemenag juga menerima penghargaan atas inisiatif komunikasinya. skor kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman sebesar 88,53 memperkuat kesan bahwa reformasi komunikasi di lembaga ini bukan sekadar kosmetik, melainkan kerja sistemik yang berdampak pada mutu layanan. 
 
dampak positifnya tampak dalam dua hal. pertama, meningkatnya kesadaran bahwa komunikasi publik bukan fungsi tambahan, tetapi bagian dari pelayanan. kedua, perubahan budaya internal: dari sekadar menyampaikan informasi menjadi membangun dialog. tingginya indeks kepuasan layanan di sejumlah kantor wilayah kemenag menunjukkan bahwa komunikasi yang baik memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. 
 
namun capaian ini juga mengandung pengingat: penghargaan tidak boleh membuat humas berhenti belajar. tantangan terbesar humas pemerintah bukan pada banyaknya penghargaan yang diterima, tetapi pada seberapa dalam ia menanamkan makna pelayanan di hati publik. di sinilah kehumasan menemukan rohnya—bukan sebagai alat pencitraan, melainkan sebagai jembatan empati antara pemerintah dan rakyatnya.  
 
di era digital, tantangan humas pemerintah kian kompleks. derasnya arus informasi dan disinformasi menuntut strategi komunikasi yang adaptif. krisis informasi kini bukan karena kekurangan komunikasi, melainkan komunikasi yang tidak menyesuaikan diri dengan ekosistem digital. humas pemerintah perlu memahami algoritma media sosial, dinamika warganet, serta etika komunikasi digital yang membangun kepercayaan publik. sayangnya, sebagian masih terjebak dalam pola komunikasi satu arah dan belum memanfaatkan data analitik untuk membaca opini publik secara real time. 
 
selain itu, koordinasi kehumasan di lingkungan pemerintah masih bersifat sektoral. pesan pembangunan sering terdengar tumpang tindih, bahkan kontradiktif. karena itu, perlu dibangun sistem koordinasi kehumasan nasional yang terintegrasi di bawah satu pusat narasi pemerintah—dengan orientasi pelayanan publik, bukan promosi kelembagaan. 
 
komunikasi publik dan kehumasan sering dianggap serupa, padahal keduanya berada di dua ranah yang saling melengkapi. komunikasi publik adalah ruang besar tempat negara berbicara kepada warganya—menjelaskan kebijakan, membuka informasi, dan mengajak partisipasi. 
 
kehumasan adalah nadinya; ia mengelola cara berbicara, nada pesan, dan jembatan emosi antara pemerintah dan masyarakat. komunikasi publik memberi arah, kehumasan memberi bentuk. di titik temu itulah reputasi dan kepercayaan publik dibangun—bukan semata lewat publikasi, tetapi melalui keterbukaan dan konsistensi. 
 
sayangnya, dalam praktiknya pemerintah sering sibuk menyiarkan, tetapi lupa mendengar. komunikasi publik tanpa ruh kehumasan hanya menjadi pesan satu arah yang dingin. humas yang baik mengubah komunikasi publik menjadi dialog—proses membangun pengertian dan rasa memiliki bersama. ketika keduanya berpadu, komunikasi pemerintah tidak lagi berhenti di layar, tetapi hidup dalam kesadaran publik yang percaya dan terlibat. 
 
tujuan akhir kehumasan pemerintah sejatinya bukan membuat masyarakat tahu, tetapi menumbuhkan kepedulian dan keterlibatan mereka dalam setiap langkah pembangunan. humas harus menjadi motor penggerak kesadaran kolektif bahwa pembangunan bukan milik pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga bangsa. namun pola komunikasi pemerintah hingga kini masih sering top-down—berbicara lebih banyak daripada mendengar. dalam masyarakat yang semakin kritis dan partisipatif, ruang dialog menjadi mutlak. pemerintah perlu membuka telinga, menampung aspirasi publik, dan menjadikannya bahan bakar kebijakan.  
 
di tengah derasnya arus informasi dan rendahnya literasi publik, humas pemerintah memegang peran kunci sebagai penerang. ia tidak hanya bertugas mengabarkan, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan, rasa memiliki, dan harapan bersama. ketika komunikasi publik dijalankan dengan empati, transparansi, dan konsistensi, kebijakan pemerintah tidak hanya dipahami, tetapi juga dihidupi oleh rakyatnya. di situlah kehumasan menemukan makna tertingginya: menjadi jembatan antara kebijakan dan kesadaran publik.(sumber kemenag.go..id dengan judul yang sama)