Startegi Udin-Dessy Hadapi Defisit APBD Rp 170 Miliar

Reporter: Tim |

Editor: Noperma |

Jumat , 17 Oct 2025 - 20:19

Startegi Udin-Dessy Hadapi Defisit APBD Rp 170 Miliar.-Tim-

PANGKALPINANG - Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap optimis dan efisien dalam menghadapi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang mencapai sekitar Rp170 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kenyataannya sudah seperti itu. Yang penting kita harus optimis dengan anggaran yang ada. Tentunya kita tetap mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat dan berupaya menumbuhkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan tahun 2026 nanti bisa kita lewati dengan tetap optimis,” ujar Udin di paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Kamis (16/10).

Ia menjelaskan, langkah utama yang akan ditempuh Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menghadapi defisit ini adalah melakukan efisiensi anggaran. Kegiatan yang bersifat sekunder akan ditunda, sementara kegiatan primer akan menjadi prioritas utama. “Misalnya untuk kegiatan rapat, kalau tidak perlu tidak usah dilakukan. Untuk kajian-kajian kalau masih bisa ditunda, ya kita tunda dulu,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa dirinya baru pertama kali masuk kerja dan langsung menandatangani nota kesepakatan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 tersebut. “Ini kita pelajari dulu dan menerima kenyataan bahwa kita harus mengetatkan, karena setiap anggaran harus kita pertanggungjawabkan,” ujarnya.Menurutnya, perubahan pola anggaran merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.

Karena itu, dibutuhkan koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Pangkalpinang, pemerintah pusat, dan DPRD dalam penyusunan maupun pengusulan anggaran. “Pemerintah pusat menuntut daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengusulkan anggaran. Karena itu, kita juga berharap DPRD dapat mendorong ke pusat agar anggaran tersebut bisa digolkan,” katanya menambahkan.

Udin menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak hanya dialami oleh Kota Pangkalpinang, melainkan juga terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. “Penurunan ini hampir terjadi di semua daerah. Oleh karena itu, kita harus tetap optimis, karena kita semua adalah orang-orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat. Jadi, kita harus bisa menjawab kepercayaan itu dengan kerja nyata,” ujarnya.

Ia menyebutkan sejumlah sektor yang akan dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain pajak restoran, pajak reklame, retribusi sampah, kompensasi terhadap lahan perumahan, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Catatan-catatan ini akan menjadi perhatian kami dan segera kami tindak lanjuti dengan implementasi kerja yang melibatkan wali kota, wakil wali kota, sekda, dan seluruh OPD,” katanya. (bbp)

startegi udin-dessy hadapi defisit apbd rp 170 miliar                            pangkalpinang - wali kota pangkalpinang, prof. saparudin  menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap optimis dan efisien dalam menghadapi defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2026 yang mencapai sekitar rp170 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
“kenyataannya sudah seperti itu. yang penting kita harus optimis dengan anggaran yang ada. tentunya kita tetap mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat dan berupaya menumbuhkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. mudah-mudahan tahun 2026 nanti bisa kita lewati dengan tetap optimis,” ujar udin di paripurna dprd kota pangkalpinang, kamis (16/10).
ia menjelaskan, langkah utama yang akan ditempuh pemerintah kota pangkalpinang dalam menghadapi defisit ini adalah melakukan efisiensi anggaran. kegiatan yang bersifat sekunder akan ditunda, sementara kegiatan primer akan menjadi prioritas utama. “misalnya untuk kegiatan rapat, kalau tidak perlu tidak usah dilakukan. untuk kajian-kajian kalau masih bisa ditunda, ya kita tunda dulu,” katanya.
ia juga mengatakan bahwa dirinya baru pertama kali masuk kerja dan langsung menandatangani nota kesepakatan terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (kua-ppas) apbd 2026 tersebut. “ini kita pelajari dulu dan menerima kenyataan bahwa kita harus mengetatkan, karena setiap anggaran harus kita pertanggungjawabkan,” ujarnya.menurutnya, perubahan pola anggaran merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.
karena itu, dibutuhkan koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah kota pangkalpinang, pemerintah pusat, dan dprd dalam penyusunan maupun pengusulan anggaran. “pemerintah pusat menuntut daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengusulkan anggaran. karena itu, kita juga berharap dprd dapat mendorong ke pusat agar anggaran tersebut bisa digolkan,” katanya menambahkan.
udin menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak hanya dialami oleh kota pangkalpinang, melainkan juga terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota dan provinsi di indonesia. “penurunan ini hampir terjadi di semua daerah. oleh karena itu, kita harus tetap optimis, karena kita semua adalah orang-orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat. jadi, kita harus bisa menjawab kepercayaan itu dengan kerja nyata,” ujarnya.
ia menyebutkan sejumlah sektor yang akan dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pad), antara lain pajak restoran, pajak reklame, retribusi sampah, kompensasi terhadap lahan perumahan, serta pajak bumi dan bangunan (pbb). “catatan-catatan ini akan menjadi perhatian kami dan segera kami tindak lanjuti dengan implementasi kerja yang melibatkan wali kota, wakil wali kota, sekda, dan seluruh opd,” katanya. (bbp)

Tag

Share