Kesepakatan Dagang RI-AS, Ternyata...

PENURUNAN tarif impor Amerika Serikat (AS) menjadi 19 persen menuai respon negatif dari publik. 

--------------

TERUTAMA karena Indonesia diwajibkan membeli produk AS senilai miliaran dolar.  Kesepakatan dagang yang semula tampak cukup menjanjikan justru menimbulkan keraguan. Produk-produk AS yang perlu dibeli mencakup USD 15 miliar energi, USD 4,5 miliar produk pertanian, dan 50 unit pesawat Boeing seri 777.

Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menjabarkan beberapa hal soal isu itu kepada Disway pada Rabu, 16 Juli 2025.  Menurutnya, tarif berfungsi untuk melindungi kepentingan nasional dan memperkuat posisi tawar domestik.

Ia menilai AS diuntungkan lewat situasi saat tersebut. AS menurunkan defisit dagang dengan cara meningkatkan ekspor ke Indonesia sambil tetap memungut tarif 19% dari produk Indonesia.

Menurut Achmad, negosiasi itu tidak setara karena kedua pihak tidak berada dalam posisi yang seimbang.  Yang ada, perekonomian Indonesia lah yang terkena dampak negatifnya.

Skema impor besar-besaran dari AS berisiko menekan neraca perdagangan dan devisa Indonesia.

Persaingan harga dan volume dikhawatirkan melemahkan sektor pertanian lokal.

Tarif 19% juga dinilai menurunkan daya saing ekspor manufaktur, terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan elektronik, sehingga berpotensi menimbulkan PHK.

Jika neraca pembayaran terus tertekan, dampaknya bisa memicu pelemahan rupiah, inflasi, dan ancaman terhadap ketahanan pangan.  Kesepakatan itu hanya akan memperbesar ketergantungan Indonesia pada pasar dan produk AS.

Achmad mengatakan, bahkan jika tarif turun hingga 5 persen, tetap bukan solusi yang adil selama syarat pembelian diperberat.  Di lain sisi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menganggap tercapainya kesepakatan ini saja sudah bagus.

“Dari tarif awal itu turun ke 19 persen, jadi lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN,” tuturnya.***