Walhi Minta Pemerintah Bongkar Pagar Laut di Tangerang

Reporter: Antara |

Editor: Aprianto |

Jumat , 17 Jan 2025 - 21:28

TANGERANG - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta pemerintah untuk segera membongkar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar tersebut dinilai merugikan nelayan dan merusak ekosistem lingkungan setempat.

"Jangan berlama-lama segera hancurkan pagarnya," kata Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi Mukri Friyatna di Tangerang, Jumat, sebagaimana dilansir ANTARANEWS.

Menurut Walhi bila adanya pagar laut sebagai zonasi kelautan tidak dibenarkan, karena, wilayah laut maupun pesisir merupakan akses bersama. Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah dapat segera membongkar pagar laut tersebut dan mencari pelaku dan mengenakan sanksi pidana.

"Kalo reklamasi bekas tambang, kami sangat mendukung karena sekarang ini sangat banyak lubang bekas tambang tapi dibiarkan terbuka tidak direklamasi," katanya.

Dia mengatakan bahwa adanya konstruksi pemagaran bambu di laut pantura dapat mengakibatkan empat dampak kerusakan alam.

"Pertama, kehadiran pagar-pagar itu akan menghambat laju arus laut, kedua pagar laut yang dibebani pasir sebagai media tancap, juga berpotensi menimbun terumbu karang", ujarnya.

Kemudian, dampak lainnya juga dapat menimbulkan terjadinya penumpukan sendimen akibat terhalang pagar bambu yang menancap di pasir. "Dan dampak terakhir adalah memicu kekeruhan perairan laut," papar Mukri.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, masih mencari dan menyelidiki pihak penanggungjawab dalam pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer (km) di laut pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.

"Tentunya dengan adanya polemik berkepanjangan ini pasti akan muncul siapa yang bertanggungjawab. Tetapi, kami saat ini masih terus mendalami siapa yang akan muncul sebagai penanggung jawab pemagaran ini," kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Halid K. Jusuf.

Dalam waktu dekat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera melakukan pembongkaran pagar bambu yang membentang disepanjang laut pantura Kabupaten Tangerang tersebut. Langkah tegas itu, dilakukan setelah pihaknya menyelesaikan penyelidikan dan berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait lainnya yang berwenang.

Dari hasil proses penyelidikan dan pemantauan di lapangan, bila pemasangan pagar laut bambu itu dilakukan bukan menggunakan alat berat, melainkan dengan manual atau tenaga manusia. Kendati demikian, untuk mengungkap dan mengetahui siapa yang harus bertanggungjawab dalam kasus ini. Maka, pihaknya kini terus melakukan investigasi mendalam.

Hingga kini KKP RI telah melakukan penyegelan pagar yang membentang di laut Kabupaten Tangerang, hal itu sebagai wujud hadirnya pemerintah dalam konflik di tengah masyarakat.

Panjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengambil sejumlah langkah mengatasi pagar laut yang berada di depan Pulau C reklamasi, Jakarta Utara. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan pengukuran pagar tersebut pada Rabu (15/1).

walhi minta pemerintah bongkar pagar laut di tangerang                            tangerang  - wahana lingkungan hidup indonesia (walhi) meminta pemerintah untuk segera membongkar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di pesisir pantai utara (pantura), kabupaten tangerang, banten. pagar tersebut dinilai merugikan nelayan dan merusak ekosistem lingkungan setempat.
"jangan berlama-lama segera hancurkan pagarnya," kata deputi eksternal eksekutif nasional walhi mukri friyatna di tangerang, jumat, sebagaimana dilansir antaranews.
menurut walhi bila adanya pagar laut sebagai zonasi kelautan tidak dibenarkan, karena, wilayah laut maupun pesisir merupakan akses bersama. oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah dapat segera membongkar pagar laut tersebut dan mencari pelaku dan mengenakan sanksi pidana.
"kalo reklamasi bekas tambang, kami sangat mendukung karena sekarang ini sangat banyak lubang bekas tambang tapi dibiarkan terbuka tidak direklamasi," katanya.
dia mengatakan bahwa adanya konstruksi pemagaran bambu di laut pantura dapat mengakibatkan empat dampak kerusakan alam.
"pertama, kehadiran pagar-pagar itu akan menghambat laju arus laut, kedua pagar laut yang dibebani pasir sebagai media tancap, juga berpotensi menimbun terumbu karang", ujarnya.
kemudian, dampak lainnya juga dapat menimbulkan terjadinya penumpukan sendimen akibat terhalang pagar bambu yang menancap di pasir. "dan dampak terakhir adalah memicu kekeruhan perairan laut," papar mukri.
sebelumnya, kementerian kelautan dan perikanan (kkp) ri, masih mencari dan menyelidiki pihak penanggungjawab dalam pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer (km) di laut pesisir pantai utara (pantura), kabupaten tangerang, banten.
"tentunya dengan adanya polemik berkepanjangan ini pasti akan muncul siapa yang bertanggungjawab. tetapi, kami saat ini masih terus mendalami siapa yang akan muncul sebagai penanggung jawab pemagaran ini," kata direktur pengawasan sumber daya perikanan, kementerian kelautan dan perikanan (kkp) halid k. jusuf.
dalam waktu dekat ini kementerian kelautan dan perikanan akan segera melakukan pembongkaran pagar bambu yang membentang disepanjang laut pantura kabupaten tangerang tersebut. langkah tegas itu, dilakukan setelah pihaknya menyelesaikan penyelidikan dan berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait lainnya yang berwenang.
dari hasil proses penyelidikan dan pemantauan di lapangan, bila pemasangan pagar laut bambu itu dilakukan bukan menggunakan alat berat, melainkan dengan manual atau tenaga manusia. kendati demikian, untuk mengungkap dan mengetahui siapa yang harus bertanggungjawab dalam kasus ini. maka, pihaknya kini terus melakukan investigasi mendalam.
hingga kini kkp ri telah melakukan penyegelan pagar yang membentang di laut kabupaten tangerang, hal itu sebagai wujud hadirnya pemerintah dalam konflik di tengah masyarakat.
panjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di kecamatan kronjo; tiga desa di kecamatan kemiri; empat desa di kecamatan mauk; satu desa di kecamatan sukadiri; tiga desa di kecamatan pakuhaji; dan dua desa di kecamatan teluknaga.
pemerintah provinsi (pemprov) dki jakarta telah mengambil sejumlah langkah mengatasi pagar laut yang berada di depan pulau c reklamasi, jakarta utara. kepala dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian (kpkp) jakarta, suharini eliawati mengatakan bersama kementerian kelautan dan perikanan (kkp) telah melakukan pengukuran pagar tersebut pada rabu (15/1).
“kami bersama tim kementerian kp juga satpol pp, dan dari kabupaten pulau seribu mengukur (pagar laut) memakai drone. jadi, memang saat sekarang ini sudah tidak ada perpanjangan atau penambahan volume dari pagar tersebut,” kata eli di jakarta, jumat, sebagaimana dilansir antaranews.
lebih lanjut eli menjelaskan, hasil pengukuran tersebut menunjukkan panjang pagar laut kurang lebih sepanjang 500 meter. eli pun memastikan tidak ada perpanjangan pagar laut lagi. sebagai langkah tegas, pemprov dki jakarta melihat apakah pendiri pagar laut tersebut memiliki perizinan.
"tentu saat sekarang ini kita tahu bahwa perizinan masih ada di kementerian kelautan perikanan tentang kkprl (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut),” kata eli.(ant)