Tegaskan Kembali Netralitas Polisi dalam Pilkada Bangka 2025

SUNGAILIAT - Menjaga netralitas anggota Polri di jajaran Polres Bangka untuk urusan politik akan terus dilanjutkan. Setelah sebelumnya netralitas ditekankan dalam Pemilu 2004, kembali akan ditekankan jelang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bangka 2025.

Kapolres Bangka AKBP Toni Sarjaka mengatakan secara tradisi netralitas telah dilakukan jajaran Polri sebagai Intruksi dari pimpinan tertinggi Polri. Netralitas sebelumnya telah ditunjukkan pada Pemilu tahun lalu dengan beberapa aksi.

Dijelaskan Toni Sarjaka, setiap Senin sepanjang 2024 telah dilakukan tulisan dari telegram Mabes Polri berisi pernyataan netralitas. Pernyataan tersebut selalu dibacakan personel setiap hari Senin.  "Netralitas kami lakukan sesuai telegram berupa tulisan yang dibacakan terkait Pilpres, Pileg dan Pilkada. Dibacakan setiap hari Senin, istilahnya acuan pengaman Pilpres, Pileg dan Pilkada," kata Tono Sarjaka, Jumat (3/1).

Tulisan berupa pernyataan netralitas personel Polri dan politik Pemilu itu berisi hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Terutama hal-hal yang menyangkut wajibnya netralitas anggota Polri dalam urusan politik.  "Jadi kami dari Polres Bangka harus netral yang dibacakan tiap Senin dan terus melakukan monitor perkembangan situasi, grup, dan sosial media," jelasnya.

Personel Polres Bangka juga untuk netralitas dalam urusan politik dilarang memosting hal-hal yang berbau keberpihakan ke politik. Apalagi sampai berkampanye dan memberikan pernyataan terkait persoalan calon.

"Makanya tahun 2024 kemarin terkait Pemilu di jajaran Polres Bangka tidak ditemukan pelanggaran. Kedepan di Kabupaten Bangka tahun 2025 terdapat Pilkada akan kita teruskan, optimalkan dan tekankan kepada anggota untuk netralitas Polri dalam menghadapi Pilkada 2025," pungkasnya.(trh)