Pilkada Borosnya Sekali, Politisi Borosnya Berkali-kali!

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Selasa , 24 Dec 2024 - 09:42

Syahril Sahidir-screnshot-

pilkada borosnya sekali, politisi borosnya berkali-kali!                            oleh: syahril sahidir
wartawan senior 
bertanya kawanku tentang kelakuan kawan temannya yang politisi.  
''apa yang dilakukan anggota dprd kabupaten/kota dan provinsi ketika dinas luar ke suatu daerah yang hampir tiap pekan mereka lakukan?''
bermunculan jawaban yang hadir yang aneh-aneh.  ada yang ngomong jalan-jalan, ada yang bilang nyari batu cincin, ada yang bilang ke pusat perbelanjaan, bahkan ada yang sampai ngomong nyari tukang pijat. 
''semua salah!'' jawab penanya tadi.
semua yang hadir menebak, pasti si penanya mau menjawab bahwa yang dilakukan para wakil rakyat yang terhormat itu adalah mengadakan pertemuan di tempat tujuan sesuai tujuan dinas luar (de-el) yang mereka lakukan.  normatif.
''hal yang mereka lakukan adalah keluarkan map, minta cap di tempat tujuan, dan tanda tangan spj.  selanjutnya terserah anda,'' ujar si penanya tertawa lepas.  
''tapi kan akan dilanjutkan dengan agenda penting di tempat pertemuan itu.  mungkin ada yang perlu dipelajari dan diketahui untuk dibawa ke daerah saat pulang nanti?'' ada yang menyela, sebenarnya sih pura-pura membela.
''nggak penting juga,'' jawab si penanya.  ''bukankah semuan yang mau ditanya, dijelaskan, dipelajari sudah lengkap cukup dengan membuka google?''
''jadi bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ditanyakan itu sudah lengkap di google.  tinggal buka...'' demikian penjelasan dari tempat yang mereka tuju.  
dengan penjelasan itu, dapat ditebak apa acara selanjutnya?  bukankah urusan dengan google bisa dilimpahkan ke staf?
satu hal yang jelas, di era digital dengan jarak informasi dunia sekalipun tak lebih dari sejengkal sekarang ini, apakah itu tidak pemborosan?
ini bukan bicara sah tidak sah, karena itu pasti sah, maklum sudah diketok palu.  silahkan hitung setiap anggota dewan dengan berbagai tingkatan itu mendapat jatah de-el dalam setiap bulannya, lalu setiap tahunnya, lalu dalam 5 tahunnya, lalu kalikan jumlah anggota dewannya?
lalu, hasilnya untuk rakyat apa?
itulah indonesia!
***
pemilihan kepala daerah (pilkada) indonesia serentak sudah berhasil dilakukan.  dengan pola itu setidaknya format 5 tahun sekali sudah ada penghematan.  
namun, pilkada masih jauh dari kata sempurna, iya.  masih perlu pembenahan disana-sini, juga iya.  menelan biaya besar, iya!  
tapi ingat! itu 5 tahun sekali!
jika memang pilkada masih jorok, yah bersihkan.  kalau memang masih banyak kelemahan yah kuatkan.  kalau memang pemborosan, cari celah untuk penghematan.  
bukan dengan menyerahkan pemilihan kepala daerah ke anggota dewan yang notabane politisi itu.  bukankah kelakuan anggota dewan yang politisi itu sudah tergambar dari cerita seorang kawan yang bertanya tentang kawan temann ya politisi tadi?
pertanyaannya, haruskah pilkada langsung yang merupakan produk reformasi itu yang dikorbankan dengan sederet alasan yang salah satunya pemborosan?  bukankah soal yang sama ini sudah berkali-kali dibahas namun mentah?  
hal yang kadang tak habis pikir adalah, ketika sudah menyentuh anggaran, maka anggaran pemilu dan pilkada yang dibahas?  
logikanya, kalaupun itu dianggap pemborosan, maka pemborosannya berarti untuk 5 tahun sekali demi aspirasi, demi demokrasi, demi suara rakyat langsung yang sebenarnya?  
di sisi lain, mengapa justru tidak pernah membahas soal anggaran dprd kota/kabupaten, provinsi, dpd, dan dpr ri terutama yang berhubungan dengan kunjungan-kunjungan keluar daerah atau keluar negeri sekalipun yang tiap tahun saja menyentuh di angka berapa, yang hasilnya juga entah untuk siapa?
sekiranya diadakan referendum, anggaran mana yang meski dipangkas?  tentu semua sudah tahu rakyat akan menjawab apa dan mana?
kalau sekiranya para politisi negeri ini memang ikhlas mau berbuat dalam rangka penghematan anggaran, mengapa tidak dimulai saja dari gerakan:
anggota dan pimpinan dewan tanpa dinas luar selama 5 tahun!
kepala dinas tanpa dinas luar 5 tahun!
kepala daerah tanpa dinas luar 5 tahun!***