Pemkot Pangkalpinang Optimalkan PAD

Reporter: Antara |

Editor: Noperma |

Senin , 08 Jun 2026 - 16:21

Pemkot Pangkalpinang Optimalkan PAD.-Antara-

"Kita tidak ada rencana menaikkan tarif PBB, tarif sampah maupun parkir. Yang kita lakukan adalah optimalisasi pendapatan dari sektor-sektor yang sudah ada," katanya.

Saparudin menyebutkan capaian PAD Kota Pangkalpinang saat ini menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meski demikian, masih diperlukan peningkatan sekitar Rp24 miliar agar dapat mencapai median nasional.

Selain itu, pemerintah kota juga mulai memperoleh tambahan pendapatan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pada 2025, perusahaan tersebut membukukan laba sekitar Rp4 miliar sehingga pemerintah daerah diperkirakan menerima bagi hasil keuntungan sekitar Rp600 juta atau 15 persen dari total laba.

Ia mengatakan keterbatasan anggaran akibat hilangnya transfer pusat berdampak signifikan terhadap belanja modal daerah yang kini berada di bawah lima persen dari total anggaran.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan karena belanja modal sangat dibutuhkan untuk pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur.

"Selama ini banyak program infrastruktur bergantung pada dukungan dana transfer pusat. Kami berharap kalau memang ada pengurangan dana transfer, jangan langsung 100 persen dipotong, tetapi dilakukan secara bertahap supaya daerah tetap bisa menyesuaikan," katanya.

Untuk menjaga keberlangsungan program pemerintahan, Pemkot Pangkalpinang memilih melakukan efisiensi belanja, salah satunya melalui pemangkasan anggaran perjalanan dinas.

pemkot pangkalpinang optimalkan pad                            setelah kehilangan transfer pusat rp 200 miliar
pangkalpinang - pemerintah kota pangkalpinang melakukan efisiensi anggaran sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (pad) dalam menghadapi tantangan fiskal pada tahun anggaran 2026 setelah tidak memperoleh dana transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai rp200 miliar.
 
"yang menjadi berat itu karena dana transfer pusat ternyata nol. ini membuat kami harus melakukan efisiensi di banyak sektor karena anggaran menjadi menurun," kata wali kota pangkalpinang, saparudin masyarif, usai mengikuti coaching bersama kementerian dalam negeri terkait evaluasi postur apbd 2026 di pangkalpinang, senin.
 
ia menjelaskan, dalam kegiatan tersebut kemendagri melakukan analisis terhadap struktur apbd kota pangkalpinang tahun 2026 yang telah disahkan pada 2025 dengan mengaitkan sejumlah indikator pembangunan daerah.
 
menurut dia, capaian indikator pembangunan kota pangkalpinang secara umum menunjukkan hasil yang baik. penanganan stunting berada di atas rata-rata nasional, angka kemiskinan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, serta indeks pembangunan manusia (ipm) tercatat jauh melampaui capaian nasional.
 
"secara indikator pembangunan kita sebenarnya cukup baik. stunting sudah di atas rata-rata nasional, angka kemiskinan di bawah nasional, dan ipm kita juga jauh lebih tinggi. hanya memang pengangguran masih sedikit di atas rata-rata nasional," ujarnya.
 
di sektor pendapatan daerah, pemkot pangkalpinang terus mendorong optimalisasi pad melalui sektor pajak dan retribusi daerah, termasuk retribusi sampah dan parkir.
 
namun demikian, pemerintah kota memastikan tidak akan menaikkan tarif pelayanan kepada masyarakat.
 
"kita tidak ada rencana menaikkan tarif pbb, tarif sampah maupun parkir. yang kita lakukan adalah optimalisasi pendapatan dari sektor-sektor yang sudah ada," katanya.
 
saparudin menyebutkan capaian pad kota pangkalpinang saat ini menjadi yang tertinggi di provinsi kepulauan bangka belitung. meski demikian, masih diperlukan peningkatan sekitar rp24 miliar agar dapat mencapai median nasional.
 
selain itu, pemerintah kota juga mulai memperoleh tambahan pendapatan dari perusahaan daerah air minum (pdam). pada 2025, perusahaan tersebut membukukan laba sekitar rp4 miliar sehingga pemerintah daerah diperkirakan menerima bagi hasil keuntungan sekitar rp600 juta atau 15 persen dari total laba.
 
ia mengatakan keterbatasan anggaran akibat hilangnya transfer pusat berdampak signifikan terhadap belanja modal daerah yang kini berada di bawah lima persen dari total anggaran.
 
menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan karena belanja modal sangat dibutuhkan untuk pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur.
 
"selama ini banyak program infrastruktur bergantung pada dukungan dana transfer pusat. kami berharap kalau memang ada pengurangan dana transfer, jangan langsung 100 persen dipotong, tetapi dilakukan secara bertahap supaya daerah tetap bisa menyesuaikan," katanya.
 
untuk menjaga keberlangsungan program pemerintahan, pemkot pangkalpinang memilih melakukan efisiensi belanja, salah satunya melalui pemangkasan anggaran perjalanan dinas.
 
pada apbd 2026, anggaran perjalanan dinas dipangkas sekitar rp13 miliar dari alokasi sebelumnya sebesar rp39 miliar atau sekitar 33 persen.
 
"kita sudah lakukan efisiensi perjalanan dinas sekitar 33 persen. jadi sebenarnya sudah melebihi ambang batas yang diminta kementerian," ujar saparudin.(ant)