Gerbang ZI Wujudkan Birokrasi Bersih

gerbang zi wujudkan birokrasi bersih pangkalpinang - pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung meluncurkan gerakan bangun zona integritas (gerbang zi) guna mewujudkan birokrasi yang lebih bersih, profesional, adaptif dan melayani masyarakat di daerah itu.   “gerbang zi ini penting karena saat ini masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan bebas dari praktik yang menyimpang," kata gubernur kepulauan babel, hidayat arsani saat meluncurkan gerakan bangun zona integritas di pangkalpinang, selasa.   ia mengatakan kegiatan peluncuran gerbang zi ini disertai deklarasi komitmen pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (wbk) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (wbbm) tahun 2026 oleh seluruh kepala perangkat daerah, pejabat administrator, tim reformasi birokrasi, serta tim penilai internal sebagai komitmen bersama mewujudkan birokrasi yang lebih bersih, profesional, adaptif dan melayani masyarakat.   "pembangunan zona integritas harus kita maknai sebagai komitmen bersama untuk membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada hasilnya,” ujarnya.   ia menyatakan gerbang zi babel ini merupakan inovasi daerah dan simbol gerakan bersama untuk mewujudkan birokrasi pemprov kepulauan babel yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan melayani.   "saya mengapresiasi biro organisasi setda babel yang menginisiasi inovasi ini sebagai bentuk akselerasi pembangunan zona integritas di seluruh perangkat daerah," katanya.   ia menambahkan pada tahap pertama, sebanyak 12 perangkat daerah ditetapkan sebagai lokus pembangunan zona integritas berdasarkan hasil assesmen dan rapor kinerja. satu perangkat daerah yang telah berstatus wbk akan didorong menuju wbbm.   "saya berharap 13 perangkat daerah tersebut menjadi pionir perubahan dan role model bagi perangkat daerah lainnya," katanya.   ia menekankan pembangunan zona integritas tidak boleh berhenti pada seremoni pencanangan. komitmen harus diwujudkan melalui penguatan manajemen perubahan, perbaikan tata kelola, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pembangunan budaya kerja asn berakhlak.   “keberhasilan zona integritas tidak diukur dari banyaknya dokumen yang disusun, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. ketika pelayanan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, dan masyarakat semakin percaya kepada pemerintah, maka sesungguhnya kita telah berhasil,” ujarnya.(ant)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•