Serius Kejar Pencairan DBH SDA Minerba

PANGKALPINANG - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Bupati dan Wali kota serius mengejar Dana Bagi Hasil (DBH) minerba tahun 2025 yang hingga saat ini belum di cairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

"Dana ini sudah ada, tinggal kita kejar untuk dicairkan Kemenkeu RI. Saya mengajak gubernur, bupati dan wali kota untuk mengejarnya karena ini uang kita dan kita butuh," kata Didit, Selasa.

Ia mengatakan dalam PP Nomor 19 Tahun 2025 terkait adanya peningkatan terhadap royalti ini dihitung berdasarkan dengan harga timah di pasar dunia dan saat ini sudah luar biasa hampir 43.000 USD per matriks ton. "Oleh karena itu kita minta Pemprov serius mengejar ini karena ada dasar hukumnya, PP 19 tahun 2025," terang Didit.

Ia menjelaskan, Semenjak PP ini dikeluarkan oleh Menteri ESDM Tahun 2025 lalu, dihitung mulai April sampai Desember, jika harga timah meningkat maka royalti untuk Bangka Belitung 7,5%, namun jika Januari sampai Maret tetap 3%. Iuran tetap yang seharusnya di terima Pemerintah Provinsi yakni sebesar Rp4,555 miliar dan pemerintah kabupaten/kota Rp4,348 miliar. Sedangkan iuran produksi atau royalti 7,5% itu untuk Provinsi seharusnya Rp250,6 miliar dan kabupaten/kota Rp819 miliar. "Dan setelah kita cek dan hitung, potensi royalti untuk iuran tetap ke provinsi dan kabupaten sebesar Rp1,078 miliar yang belum di salurkan oleh Kemenkeu RI," ujarnya.

Menurut Didit saat ini kondisi keuangan pemerintah daerah masih Defisit, seperti Pemprov Babel juga defisitnya Rp160 miliar, begitu juga di semua kabupaten kota rata-rata sedang mengalami defisit. Jika DBH ini di bayarkan oleh Kemenkeu RI, bisa untuk peningkatan dana APBD.

"Kita akan minta solusi juga dengan Kanwil DJPb Babel untuk langkah cepat teknisnya agar bersama-sama kita mengejar ini karena royalti dihitung dari jumlah ekspor dan harga. Ekspor tahun 2025 kita 48.000 ton, itu sampai November, Desember belum dihitung," ujarnya.

Ia menambahkan, dirinya akan segera menggelar rapat bersama pimpinan DPRD Babel lainnya serta mengajak Gubernur dan Bupati Walikota serta Ketua DPRD di masing-masing Kabupaten kota untuk mengejar penyaluran royalti ini karena potensi Kabupaten kota juga ada Rp 800 miliar lebih. "Potensi untuk kabupaten saja dari Rp800 miliar lebih itu, masing-masing bisa Rp100 miliar lebih. Bisa menutup defisit di masing-masing, jadi pemda tidak perlu berkeluh kesah lagi tidak ada uang," tutup Didit. (ant)