BGN Tekankan Tiga Aspek Tata Kelola MBG
BGN Tekankan Tiga Aspek Tata Kelola MBG.-Antara-
PANGKALPINANG - Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan tiga aspek penting dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menggelar sosialisasi kebijakan dan sistem pengelolaan program tersebut di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 23–25 Oktober 2025.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengatakan tiga hal yang menjadi fokus utama adalah kelayakan fasilitas penyelenggara, keamanan pangan, dan transparansi penggunaan dana.
“Pertama, kita pastikan kelayakan bangunan agar kegiatan berjalan baik. Kedua, menjamin tidak ada kasus keracunan dengan menyusun petunjuk teknis dan melibatkan masyarakat sekitar dapur. Ketiga, memastikan penggunaan dana dilakukan secara benar tanpa korupsi,” ujar Tigor di Pangkalpinang, Jumat.
Ia menjelaskan, sistem pembayaran program MBG menggunakan virtual account (VA) yang hanya dapat dicairkan apabila terdapat kesepakatan antara Kepala SPPG dan wakil yayasan. Mekanisme ini, katanya, dirancang untuk menjaga akuntabilitas keuangan di setiap satuan pelaksana penyedia gizi (SPPG).
“Wakil yayasan mengajukan permintaan dana berdasarkan rencana kegiatan harian atau mingguan setelah berdiskusi dengan Kepala SPPG dan ahli gizi. Dana baru dikeluarkan jika semua pihak sudah menyetujui,” katanya.
Tigor menambahkan, sejumlah kendala teknis masih dihadapi di lapangan, di antaranya lokasi dapur yang berhimpitan. Namun, pihaknya menilai hal itu masih dapat ditoleransi selama layanan diberikan dalam radius maksimal enam kilometer dari penerima manfaat agar kualitas makanan tetap terjaga.
Selain itu, BGN juga mengantisipasi risiko kelangkaan bahan pangan mengingat sebagian besar pasokan pangan di Bangka Belitung masih bergantung dari luar daerah, seperti Palembang dan Padang. “Kami sudah berdiskusi dengan Gubernur agar daerah ini memperkuat produksi lokal, terutama sayur, ayam petelur, dan ikan.
Dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat Babel diharapkan mulai bertani karena hasilnya sudah pasti dibeli,” ujarnya. Saat ini, BGN mencatat terdapat lebih dari 120 titik SPPG di Bangka Belitung. Dengan estimasi alokasi sekitar Rp10 miliar per SPPG, total anggaran program MBG di daerah itu mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
“Dari total tersebut, sebanyak 36 SPPG sudah beroperasi. Bagi pelaksana yang progresnya lambat akan kami evaluasi dan bisa dilakukan rollback atau penggantian,” kata Tigor menegaskan. (ant)