Pembangunan Tanpa Pertumbuhan

pembangunan tanpa pertumbuhan oleh: hermianto* pembelajar sosial, politik, dan pembangunan   dengan kondisi kekayaan yang melimpah, provinsi kepulauan bangka belitung (babel) kalau kita lihat saat ini tampaknya sedang melakukan pembangunan. secara kasat mata terlihat banyak jalan diperlebar, gedung-gedung baru berdiri megah, pelabuhan dan fasilitas umum terus bertambah.    babel dalam hal pembangunan, berdasarkan data yang dikeluarkan bps mencatat realisasi belanja daerah tahun 2025 mencapai rp2,137 triliun, dengan ratusan miliar rupiah dialokasikan untuk proyek infrastruktur. namun, pembangunan fisik yang banyak tidak serta seirama dengan pertumbuhan kesejahteraan warganya. fenomena ini bisa kita sebut sebagai "pembangunan tanpa pertumbuhan" (inclusive-less development), di mana fasilitas bertambah, namun kemampuan masyarakat untuk berproduksi, berdaya saing, dan menikmati hasilnya tidak bergerak seirama.    data badan pusat statistik (bps) provinsi kepulauan bangka belitung mencatat, pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2024 hanya mencapai 0,77 persen, angka yang sangat rendah dibandingkan rata-rata nasional. fluktuasi ekstrem ini menunjukkan kerentanan struktur ekonomi babel yang terlalu bergantung pada satu sektor pertambangan. dalam periode tersebut, belanja modal infrastruktur tetap tinggi. banyak proyek strategis berjalan, namun dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan daya beli rumah tangga terasa minim.    kondisi tersebut terlihat pada kontribusi sektor pertambangan bijih logam terhadap pdrb pada 2010 terus merosot dari 12,81 persen menjadi hanya 4,57 persen pada 2023. sementara itu, babel masih mengekspor sekitar 80 persen nilai ekspornya dalam bentuk bahan mentah timah.     akar masalah ketimpangan ini, kalau kita analisis terletak pada pembangunan yang masih bersifat ekstraktif: mengeruk sumber daya alam secara langsung dari bumi kemudian dijual atau diekspor langsung tanpa melalui proses pengolahan di daerah asal. penjualan bijih timah ini, keuntungan terbesarnya mengalir ke pemegang izin usaha dan pusat, sementara kerusakan lahan kritis, banjir bandang, dan degradasi lingkungan ditanggung sepenuhnya oleh daerah (masyarakat lokal).    keterputusan antara infrastruktur dan potensi ekonomi nyata juga menjadi penyebab ketimpangan ini. jalan yang mulus belum tentu membuat petani atau nelayan mendapatkan harga lebih baik jika tidak ada gudang pendingin, akses pasar, atau industri pengolahan. pariwisata yang seharusnya menjadi andalan masa depan masih terbatas daya serapnya dengan tingkat hunian hotel bintang baru mencapai 29,36 persen pada mei 2026, sementara nonbintang hanya 17,62 persen. artinya, banyak fasilitas dibangun namun tidak menghasilkan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.   hilirisasi hasil pertambangan yang digaungkan pun seringkali belum menyentuh rantai pasok lokal. bahan mentah diolah di luar daerah atau diekspor, sehingga nilai tambah ekonomi tidak menetap di babel.  akibatnya, investasi tersebut kurang terasa bagi umkm dan pengusaha kecil setempat.   kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri modern dengan kualitas sumber daya manusia (sdm) lokal yang menjadi akar masalah dari ketimpangan pembangunan. anggaran daerah yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan vokasi dan kesehatan, seringkali berubah ke belanja modal infrastruktur karena adanya pergantian kepemimpinan, sehingga visi jangka panjang pasca-timah belum pernah terwujud secara utuh.   tentunya jika kondisi ini dibiarkan, babel berisiko terjebak dalam pertumbuhan yang mandek. ketergantungan pada sumber daya alam yang semakin menipis akan membuat anggaran daerah rentan terhadap guncangan harga komoditas global. lebih parahnya lagi, ketimpangan manfaat pembangunan berpotensi memicu konflik sosial dan penolakan terhadap investasi baru.    masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dan tidak menikmati hasil pembangunan akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. pembangunan yang tidak inklusif pada akhirnya akan menjadi “bumerang” bagi stabilitas sosial dan politik di daerah.   perbaikan ekonomi babel tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama. pemerintah provinsi harus melakukan kemitraan inti-plasma yang adil (local content) dalam setiap perizinan usaha. investor tidak boleh lagi diberi kemudahan jika tidak mampu memberdayakan warga sekitar. hilirisasi timah ke depannya harus bergeser menuju pengembangan sentra-sentra pengolahan skala menengah yang melibatkan koperasi dan kelompok usaha warga, seperti pengolahan hasil perikanan, karet, lada, dan kerajinan turunan timah.   investasi manusia juga harus dijadikan prioritas utama. alokasi anggaran untuk pelatihan vokasi yang link and match dengan industri prioritas perlu ditingkatkan, disertai dengan program beasiswa ikatan dinas untuk memastikan sdm lokal siap bersaing. pemerintah daerah juga perlu perluasan ekonomi non-ekstraktif seperti pariwisata berkelanjutan dan ekonomi biru harus diperkuat sebagai penyeimbang dari ketidakstabilan sektor tambang.    selain itu, tata kelola data terpadu berbasis spasial dan sosial-ekonomi real-time harus digunakan untuk memastikan setiap intervensi pembangunan tepat sasaran dan terukur dampaknya. terakhir, perencanaan harus konsisten. dengan perencanaan yang konsisten, visi jangka panjang pasca-timah dapat terwujud secara utuh.   babel secara potensial memiliki segala modal untuk menjadi daerah maju dan mandiri dengan lautnya yang luas, tanah yang subur, kaya akan budaya, dan manusia yang tangguh. pembangunan tidak boleh sekadar membuat provinsi ini terlihat bagus dari luar, tetapi harus membuatnya tumbuh kuat dari dalam.    ke depan ukuran keberhasilan pembangunan babel bukan lagi pembangunan infrastruktur yang banyak dan megah, tetapi kesejahteraan merata dan dirasakan oleh seluruh eleman masyarakat. pemprov babel dan pemangku kepentingan lainnya harus mengubah paradigma pembangunan yang saat sedang terjadi.    babel membutuhkan pertumbuhan yang terwujud lewat pembangunan yang bermakna, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. tanpa perubahan fundamental ini, babel hanya akan menjadi provinsi yang indah di atas kertas statistik, namun rapuh dan kehilangan arah pembangunannya. pembangunan tanpa pertumbuhan hanyalah sebuah ilusi.**  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•