Pembangunan Tanpa Pertumbuhan

 

Hilirisasi hasil pertambangan yang digaungkan pun seringkali belum menyentuh rantai pasok lokal. Bahan mentah diolah di luar daerah atau diekspor, sehingga nilai tambah ekonomi tidak menetap di Babel.  Akibatnya, investasi tersebut kurang terasa bagi UMKM dan pengusaha kecil setempat.

 

Kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri modern dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal yang menjadi akar masalah dari ketimpangan pembangunan. Anggaran daerah yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan vokasi dan kesehatan, seringkali berubah ke belanja modal infrastruktur karena adanya pergantian kepemimpinan, sehingga visi jangka panjang pasca-timah belum pernah terwujud secara utuh.

 

Tentunya Jika kondisi ini dibiarkan, Babel berisiko terjebak dalam pertumbuhan yang mandek. Ketergantungan pada sumber daya alam yang semakin menipis akan membuat anggaran daerah rentan terhadap guncangan harga komoditas global. Lebih parahnya lagi, ketimpangan manfaat pembangunan berpotensi memicu konflik sosial dan penolakan terhadap investasi baru. 

 

Masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dan tidak menikmati hasil pembangunan akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Pembangunan yang tidak inklusif pada akhirnya akan menjadi “bumerang” bagi stabilitas sosial dan politik di daerah.

 

Perbaikan ekonomi Babel tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama. Pemerintah provinsi harus melakukan kemitraan inti-plasma yang adil (local content) dalam setiap perizinan usaha. Investor tidak boleh lagi diberi kemudahan jika tidak mampu memberdayakan warga sekitar. Hilirisasi timah ke depannya harus bergeser menuju pengembangan sentra-sentra pengolahan skala menengah yang melibatkan koperasi dan kelompok usaha warga, seperti pengolahan hasil perikanan, karet, lada, dan kerajinan turunan timah.

 

Investasi manusia juga harus dijadikan prioritas utama. Alokasi anggaran untuk pelatihan vokasi yang link and match dengan industri prioritas perlu ditingkatkan, disertai dengan program beasiswa ikatan dinas untuk memastikan SDM lokal siap bersaing. Pemerintah daerah juga perlu perluasan ekonomi non-ekstraktif seperti pariwisata berkelanjutan dan ekonomi biru harus diperkuat sebagai penyeimbang dari ketidakstabilan sektor tambang. 

 

Selain itu, tata kelola data terpadu berbasis spasial dan sosial-ekonomi real-time harus digunakan untuk memastikan setiap intervensi pembangunan tepat sasaran dan terukur dampaknya. Terakhir, perencanaan harus konsisten. Dengan perencanaan yang konsisten, visi jangka panjang pasca-timah dapat terwujud secara utuh.