Ketika Kesejahteraan Guru Dipertanyakan

Oleh: Syamsul Bahri

Kepala MTs Al-Hidayah Toboali

 

Beberapa waktu yang lalu ada pernyataan menyinggung tentang kesejahteraan (baca: gaji) guru. Pernyataan yang dilontarkan oleh pejabat itu menimbulkan respons yang beragam. Sensitifitas itu sangat wajar karena mereka dianggap tidak peka dengan kondisi guru. walaupun pada akhirnya pernyataan itu diralat dengan cara permintaan maaf, namun pernyataan itu terlanjur melukai perasaan.

 

Kesejahteraan guru merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena kesejahteraan guru bisa saja mempengaruhi kinerjanya. Meskipun perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah, namun sampai saat ini kesejahteraan guru di beberapa daerah masih mengalami ketimpangan. 

 

Mediaindonesia.com, menyebutkan bahwa kesejahteraan para guru, baik finansial, profesional, maupun psikologis, menjadi isu penting yang mempengaruhi kinerja mereka, hal itu diperkuat dengan hasil survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS, 2024) yang menunjukkan bahwa 74% guru honorer berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Bahkan, 20,5% berpenghasilan kurang dari Rp500 ribu.

 

Ketimpangan itulah yang terkadang membuat sebagian besar guru memiliki pekerjaan sampingan. Hal itu dilakukan guru demi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, jadi bukan berarti guru yang memiliki pekerjaan sampingan itu tidak profesional, mereka tetap profesional, karena pekerjaan sampingannya dilakukan di luar jadwal mengajar resmi, misal dilakukan pada hari libur atau ketika selesai melaksanakankan tugas resminya. 

 

Survei Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa yang dirilis pada Mei 2024 menemukan bahwa 55,8 persen guru memiliki penghasilan tambahan dari pekerjaan lain. Namun, penghasilan tambahan ini jumlahnya juga tidak signifikan. Menurut hasil survey tersebut mayoritas guru hanya mendapat tambahan kurang dari Rp500 ribu. 

 

Pekerjaan sampingan yang dilakukan antara lain mengajar bimbel atau privat (39,1 persen), berdagang (29,3 persen), bertani (12,8 persen), buruh (4,4 persen), konten kreator (4 persen), dan driver ojek daring (3,1 persen). Survei ini melibatkan 403 responden guru di 25 provinsi. Responden dari Pulau Jawa berjumlah 291 orang dan dari luar Jawa 112 orang. Mereka terdiri dari 123 guru PNS-ASN, 118 guru tetap Yayasan, 117 guru honorer atau kontrak, dan 45 guru PPPK. (guruberdaya.com)