Optimalkan Penerimaan Daerah dan Kinerja APBD melalui Elektronifikasi Transaksi Pemda

Dalam upaya meningkatkan ETPD, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Satgas P2DD bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah di Indonesia, termasuk implementasi ETPD.

 

Implementasi ETPD memiliki beberapa manfaat, diantaranya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana publik. Selain itu, ETPD juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, karena masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik secara online. 

 

Manfaat lain dari ETPD adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan ETPD, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, ETPD juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi pendapatan yang belum tergali, sehingga dapat meningkatkan PAD.

 

Salah satu contoh pemanfaatan kanal digital dalam ETPD adalah penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) pada penerimaan pajak dan retribusi. QRIS adalah standar kode QR yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran digital di Indonesia. Dengan menggunakan QRIS, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak dan retribusi secara online dengan mudah dan cepat.

 

Selain QRIS, Kartu Kredit Indonesia (KKI) juga dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pembayaran digital dalam belanja daerah. KKI dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan belanja daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

 

Pemanfaatan KKI dalam belanja daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, KKI juga dapat membantu pemerintah daerah dalam memantau penggunaan dana belanja daerah secara lebih transparan dan akuntabel.

 

//Perkembangan Indeks ETPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan ETPD maka Satgas P2DD menetapkan Indeks ETPD. Indeks ETPD ini digunakan untuk memetakan, memonitor dan mengukur perkembangan elektronifikasi transaksi Pemda yang meliputi aspek implementasi, realisasi, dan lingkungan strategis.