Kerugian Korupsi Dikonversi Saham Timah 14%, Ada Preseden Divonis Bebas

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Minggu , 30 Jun 2024 - 21:25

Safari Ans-screnshot-

kerugian korupsi dikonversi saham timah 14%, ada preseden divonis bebas                            oleh: safari ans.
wartawan senior dan salah satu pejuang pembentukan provinsi kepulauan bangka belitung
”kasus korupsi timah yang ditangani kejaksaan agung senilai rp 300 triliun adalah klimaks dari persoalan timah yang ada provinsi kepulauan bangka belitung (babel) selama ini. seharusnya pemerintah pusat mengkonversi kerusakan lingkungan senilai rp 271 triliun. salah satunya menghibahkan saham mind-id 14% (empat belas persen) ke babel tanpa syarat apapun. lalu, menaikan royalti timah dari 3% menjadi 10%.”
---------------------
heboh. dari segi nilai korupsi yang terjadi di indonesia, maka korupsi timah di provinsi kepulauan bangka belitung (babel) senilai rp 300 triliun adalah yang terbesar. walau nilai kerugian tindakan korupai (tipikor) rp 29 triliun. tetapi kejaksaan agung memasukan nilai kerugian lingkungan hidup di babel akibat korupsi itu bernilai rp 271 triliun. kerugian lingkungan hidup yang diderita masyarakat babel sebesar itu merupakan perhitungan secara akademik yang dilakukan oleh pakar institut pertanian bogor (ipb). sebuah lembaga yang layak dipercaya. perhitungan lingkungan hidup itu sudah ditetapkan oleh kejaksanaan agung sebagai kerugian negara. dalam kamus hukum indonesia, kejaksaan adalah pengacara negara, apabila ada yang dianggap unsur kerugian negara akibat suatu tindakan seseorang atau kelompok usaha.
kejaksaan agung secara resmi, telah mengumumkan korupsi timah yang terjadi di babel hampir satu dekade ini bernilai rp 300 triliun. dari jumlah tersebut ada kerugian lingkungan hidup yang diderita babel senilai rp 271 triliun. bahkan menurut penulis, jika mengacu kepada sejak adanya penambangan timah di babel, kerugian lingkungan hidup tersebut bisa lebih dari nilai yang ditetapkan kejaksaan agung. sehingga tidak masuk akal kemudian babel tidak memiliki saham sedikitpun di pt timah tbk. bahkan presiden jokowi ketika mengunjungi babel beberapa tahun lalu, terkejut ketika dilapori oleh gubernur babel, bahwa provinsi ini tidak memiliki sedikit pun di pt timah tbk.
mind id
saat ini, mining industry indonesia (mind id) adalah bumn holding industri pertambangan indonesia yang beranggotakan pt aneka tambang tbk, pt bukit asam tbk, pt freeport indonesia, pt inalum, dan pt timah tbk. mind id 100% sahamnya milik pemerintah pusat yang dikelola oleh kementerian bumn. mind id menguasai saham pt timah tbk sebesar 65% (enam puluh lima persen), sisanya 35% adalah saham publik yang terdaftar di bursa saham indonesia. sebelum ada holding perusahaan tambang negara ini, saham 65% adalah saham pemerintah pusat (baca; negara, red) secara langsung. 
mind id ini didirikan 27 november 2017; 6 tahun lalu (sebagai jenama inalum) 21 maret 2023; 14 bulan lalu berdiri resmi sebagai pt mineral industri indonesia (persero). produk hasil tambang holding mind id meliputi aluminium. bauksit. batubara, tembaga, feronikel, emas, nikel, dan timah. jika melihat dari segi aset perusahaan, mind id adalah bumn terbesar di indonesia yang dikagumi dan disegani oleh dunia internasional. bagaimana tidak disegani, jika mind id menyetop semua produk ke pasar internasional, banyak perusahaan teknologi tinggi (hi-tech industries) gulung tikar. tapi sayang permainan itu tidak mungkin dilakukan. 
menurut wikipedia, perusahaan ini memulai sejarahnya pada bulan november 2017 saat pemerintah indonesia menyerahkan mayoritas saham aneka tambang, bukit asam, dan timah ke inalum sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding bumn yang bergerak di industri pertambangan. pembentukan holding diharapkan dapat menciptakan sinergi operasional yang lebih besar di antara anggota holding, sehingga dapat menekan biaya operasional. selain itu, pembentukan holding diharapkan dapat mendorong hilirisasi terhadap produk-produk dari anggota holding. pada akhir tahun 2018, inalum resmi memegang 51,23% saham dari freeport indonesia, yang mana 25% di antaranya dipegang melalui indonesia papua metal & mineral (ipmm). sebanyak 40% saham ipmm rencananya akan dilepas ke bumd setempat. pada tahun 2019, inalum meluncurkan "mind id" sebagai identitas dari holding.
masih menurut wikipedia, pada bulan desember 2022, agar inalum dapat fokus berbisnis di bidang produksi aluminium, pemerintah menarik kembali mayoritas saham aneka tambang, bukit asam, freeport indonesia, dan timah yang dipegang oleh inalum. pemerintah kemudian menyerahkan mayoritas saham aneka tambang, bukit asam, freeport indonesia, inalum, dan timah ke perusahaan ini. sehingga secara hukum, mind id jadi pemilik 65% (enam puluh lima persen) saham pt timah tbk yang menguasai wilayah sekitar 25% (dua puluh lima persen) luas wilayah babel. bahkan banyak proyek-proyek pemerintah dan swasta sering beririsan dengan wilayah tambamg bumn ini. sehingga proses proyek tersebut tersendat.
preseden vonis bebas
artinya, pemerintah tidak memiliki saham secara langsung pada pt timah tbk. alasan ini telah menjadi dasar pertimbangan hukum bagi persidangan tipikor (tindak pidana korupsi) di babel belum lama ini. sehingga seorang terdakwa dinyatakan bebas oleh hakim. karena apa yang dilakukan oleh tersangka, bukan ranah peradilan tipikor. pt timah tbk dalam perkara ini tidak dianggap bumn lagi setelah pemerintah menyerahkan 100% sahamnya di pt timah tbk. alasan hakim, yang disebut bumn adalah saham pemerintah pusat secara langsung, bukan perantara melalui mind id. 
jika begitu, perusahaan-perusahaan di bawah mind id, seperti pt freeport indonesia, pt bukit asam, pertamina, pt aneka tambang, logikanya bukan berstatus bumn. dasar hakim di pangkalpinang bangka adalah uu no.19 tahun 2003. dimana pasal 3 ayat 1 menyebutkan; 
“badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut bumn adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” 
ini alasan hakim tipikor memberikan vonis bebas kepada  ali samsuri, sebagai kepala unit produksi laut bangka pt timah tbk.
kendati ada preseden vonis bebas bagi sidang tipikor di bangka. ada preseden lain di kasus korupsi pertamina. sama anak perusahaan mind id. karen agustiawan mantan direktur pertamina (persero) divonis 9 tahun penjara dan denda rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai majelis hakim keren melakukan korupsi dalam pengadaan gas alam cair lng di pertamina. namun bisa saja alasan bahwa pertamina masih berstatus persero, dimana negara menguasai 100% saham. sedangkan timah sudah berstatus perusahaan terbatas (pt). logika ini akan menjadi negosiasi hukum bagi tersangka di pengadilan korupsi timah yang merugikan negara rp 300 triliun. 
putusan sidang tipikor di bangka itu akan menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim yang mengadili para terdakwa dalam kasus besar korupsi timah babel itu. artinya, terbuka kemungkinan permainan hukum dalam kasus ini, sehingga kasus ini hanya akan menjadi bancakan para penegak hukum di tanah air. bisa saja kasus tipikor ini hanya akan menjadi sandiwara permainan hukum menjelang berakhir periode presiden jokowi. karena akan dianggap adil apabila 16 tersangka divonis bebas oleh hakim tipikor. hanya saja, jeratan tipikor bisa saja bebas bebas. tetapi jeratan sangkaan telah merusak lingkungan hidup di wilayah operasi tambang di babel, akan menjadi tuntutan lain yang sulit mengelak. karena kerusakkan lingkungan alam babel yang oleh jaksa agung disebutkan bernilai rp 271 triliun adalah fakta hukum lain.
konversi saham 14%
pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung ,dprd, dan para aktivis lembaga sosial kemasyarakatan (lsm) yang ada di babel, jangan diam berpangku tangan. memomen ini menjadi kesempatan bagi babel untuk mendapat hibah saham dari mind id (baca: pemerintah, red) sebesar 14% (empat belas persen), sehingga mind id masih memiliki saham di pt timah tbk sebesar 51% (lima puluh satu persen). itu syarat saham minimal yang diatur oleh uu tentang bumn no.19 tahun 2003.
semua komponen babel harus bergerak, agar salah satu metode pembayaran ganti rugi akibat korupsi timah yang merugikan lingkungan hidup babel senilai rp 271 triliun adalah mind id alias pemerintah harus menghibahkan 14% saham miliknya di pt timah tbk. lebih baik kalau kemudian menjadi putusan (vonis) hakim dalam sidang perkara ini, dimana hakim memerintahkan kepada mind id untuk menghibahkan sahamnya sebesar 14% kepada babel. gubernur bersama dprd babel harus menyurati kejaksaan agung agar tuntutan itu menjadi tuntutan jaksa di persidangan. gubernur dan dprd babel juga harus menyurati mahkamah agung agar vonis hakim menyebutkan hibah saham itu sebagai salah satu kompensasi kerugian lingkungan babel. gubernur dan dprd juga harus berkirim surat sekali kepada presiden, menkeu, dan menteri bumn agar kerugian lingkungan hidup babel dikonversi, salah satunya dalam bentuk hibah 14% milik mind id kepada babel.
logika itu nampaknya untuk kuat diangkat ke permukaan. karena jaksa agung sudah melakukan pernyataan hukum di media massa bahwa kerugian lingkungan hidup dalam kasus timah sebesar rp 271 triliun. itu fakta hukum yang sudah digulirkan. dan tidak bisa dibantah. sementara harga saham timah (tins) jika dibaca di bursa saham indonesia, saham 14% tidak sampai seharga rp 5 triliun. sangat kecil dibandingkan nilai kerusakan lingkungan yang diderita babel. kompensasi berikutnya, babel  juga bisa menuntut agar kerugian lingkungan dikonversi dalam bentuk kenaikan royalti timah yang belum pernah mengalami kenaikan sejak timah ada.
pada masa gubernur babel dr erzaldi rosman pernah meminta kedua-duanya. meminta agar mind id menghibahkan 14% ke babel dan meminta pemerintah pusat menaikan royalti timah dari 3% (tiga persen) sekarang menjadi 10% (sepuluh). karena dalam royalti 3% masih dipotong jatah pemerintah pusat. sehingga royalti timah yang diterima babel secara keseluruhan hanya mencapai sekitar rp 300 miliar per tahun dibagi jatah provinsi, 6 kabupaten, dan satu kota. kecil sekali dibandingkan kerusakan yang diakibatkan oleh tambang timah yang disponsori perusahaan negara. dalam konotasi lain; negara harus bertanggung jawab terhadap kerusakan alam babel yang saat ini sebenarnya sudah tarap membahayakan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat babel secara keseluruhan. ayo babel bergerak, jangan diam saja. budu igek kalau diam bae.**

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 1 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan