PH Frida Gunadi Minta Segera Ditahan, Andi Kusuma Melawan!

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Jumat , 03 Apr 2026 - 15:52

Tim PH Frida Gunadi dan Andi Kusuma-screnshot-

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta melalui mekanisme gelar perkara yang transparan.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Sumin, S.H. bersama timnya mendesak pihak kepolisian untuk segera melakukan tindakan penahanan terhadap AK. Desakan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 100 ayat (5) KUHAP.

Menurut Sumin, ada beberapa pertimbangan hukum yang krusial untuk segera menahan tersangka, di antaranya mencegah potensi tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, hingga menghindari upaya memengaruhi saksi yang dapat menghambat jalannya pemeriksaan.

Langkah penahanan dinilai penting guna menjamin kelancaran dan objektifitas proses penyidikan yang sedang berlangsung.

"Penegakan hukum yang tegas dalam perkara ini diharapkan mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law) tanpa adanya perlakuan khusus," tegas Sumin.

Tim kuasa hukum menegaskan akan terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi korban.***

ph frida gunadi minta segera ditahan, andi kusuma melawan!                            koranbabelpos.id.- tensi jagat hukum di provinsi kepulauan bangka belitung (babel) pasca idul fitri mulai naik. salah satunya adalah kasus perseteruan antara frida gunadi dengan mantan penasihat hukum (ph)-nya, andi kusuma.
naiknya tensi kasus ini, bermula dari pernyataan tim advokat kantor hukum sumin & partners, selaku kuasa hukum frida gunadi sekarang yang menyatakan, sudah ada surat ketetapan penetapan tersangka terhadap terlapor ak (andi kusuma) seorang lawyers dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.
"kami mengapresiasi langkah profesional kapolda serta jajaran penyidik ditreskrimum polda bangka belitung dalam menindaklanjuti laporan klien kami hingga sampai pada tahap penetapan tersangka," ujar sumin dalam keterangannya, jumat, 3 april 2026.
akan ajukan praperadilan
pengacara andi kusuma sendiri yang dihubungi babelpos mengetahui adanya info tersebut.  
''saya sudah tahu, jika itu benar itu bentuk kriminalisasi,'' tegasnya.
andi belum mau berkomentar banyak, namun yang jelas akan ada langkah hukum yang akan dia lakukan.  
''saya akan pra-peradilan-kan polda bangka belitung,'' ujarnya singkat.
secara tegas, ak --demikian sapaan andi-- menyatakan penetapan tersangka ini bermuatan politis sangat tinggi.  
''saya membela klien, dan berprestasi memenangkan klien, sehingga klien mendapatkan 9 tambak, alat berat, hingga dump truk.  sementara, saya belum menerima hak retensi sepeserpun dari rp 250 juta yang disepakati,'' ujarnya.
dikatakan, hak retensi itu sudah dicicil rp 100 juta tanpa sepengetahuan ak melalui rekening karyawan.  ak menolak, karena meminta dibayar penuh mengingat pekerjaan sudah selesai.
''malah saya dilaporkan perkara penipuan,'' ujar ak heran?
dari sini kasus bermula 
kasus ini bermula dari laporan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang diduga terjadi di wilayah kabupaten bangka pada periode februari hingga april 2025. tersangka dijerat dengan pasal 378/492 kuhp tentang penipuan serta pasal 372/486 kuhp tentang penggelapan.
penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 235 ayat (1) uu nomor 20 tahun 2025 tentang kuhap, serta melalui mekanisme gelar perkara yang transparan.
meski telah ditetapkan sebagai tersangka, sumin, s.h. bersama timnya mendesak pihak kepolisian untuk segera melakukan tindakan penahanan terhadap ak. desakan ini didasarkan pada ketentuan pasal 100 ayat (5) kuhap.
menurut sumin, ada beberapa pertimbangan hukum yang krusial untuk segera menahan tersangka, di antaranya mencegah potensi tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, hingga menghindari upaya memengaruhi saksi yang dapat menghambat jalannya pemeriksaan.
langkah penahanan dinilai penting guna menjamin kelancaran dan objektifitas proses penyidikan yang sedang berlangsung.
"penegakan hukum yang tegas dalam perkara ini diharapkan mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan. kami ingin memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law) tanpa adanya perlakuan khusus," tegas sumin.
tim kuasa hukum menegaskan akan terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi korban.***