Ketua BEM UGM: Reformasi Jilid II

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Sabtu , 28 Feb 2026 - 15:21

Tiyo Ardianto-screnshot-

Tantangannya, kata dia, kita hidup di era individualisme yang sangat tinggi. Banyak mahasiswa terpaksa bekerja paruh waktu karena biaya kuliah mahal dan lapangan kerja semakin sempit. Kondisi ini membuat ruang gerak aktivisme menyempit.

Sebagian kebijakan pendidikan bahkan dinilai mengalihkan energi mahasiswa dari gerakan kritis ke aktivitas administratif.

“Karena itu, jangan memisahkan antara gagasan dan tindakan. Membayangkan reformasi bukan berarti mengawang-awang. Jika ingin perubahan melalui jalur formal, misalnya membentuk partai politik dan memenangkan pemilu, realitasnya sistem politik saat ini sangat mahal dan sarat modal besar. Hampir mustahil menang tanpa dukungan dana besar, yang sering kali berasal dari oligarki. Maka yang pertama harus diperkuat adalah kesadaran publik. Jika masyarakat cerdas dan kritis, politik uang tidak akan efektif,” tuturnya.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, misalnya, biaya politik yang sangat besar hampir pasti menciptakan ketergantungan pada pemodal.

Di sinilah muncul istilah “korup” dalam arti yang lebih luas, bukan sekadar tindak pidana korupsi yang terbukti di pengadilan, tetapi praktik balas budi melalui pemberian izin atau kebijakan yang menguntungkan pendukung politik.***

ketua bem ugm: reformasi jilid ii                            reformasi jilid ii mulai disuarakan dalam sejumlah gerakan mahasiswa beberapa waktu terakhir, termasuk dilontarkan oleh ketua bem ugm tiyo ardianto.
----------
dalam diskusi bersama bem fish unj di jakarta baru-baru ini, tiyo menegaskan kebijakan politik pada akhirnya bergantung pada sikap kita terhadap demokrasi: apakah kita sungguh-sungguh ingin demokrasi berjalan dengan baik atau tidak.
“banyak peristiwa politik yang justru membawa kemunduran demokrasi diduga melibatkan atau didukung oleh aparat. contohnya pada masa pemilu, ketika aparat disebut-sebut bergerak untuk menekan kepala desa agar mendukung kekuatan politik tertentu. jika praktik seperti itu terjadi, maka demokrasi menjadi tidak sehat,” katanya dalam penyampaiannya. 
karena itu, kata dia, muncul gagasan bahwa reformasi kepolisian harus dilakukan secara serius.   menurut tiyo, ada yang berpendapat bahwa jejaring kepentingan dan kroni-kroni di dalam institusi harus diputus. 
“kepolisian bukan alat jangka pendek untuk kepentingan politik. reformasi harus dibayangkan sebagai strategi besar, termasuk kemungkinan melakukan pembenahan struktural, regenerasi, dan evaluasi menyeluruh terhadap kultur institusi,” ucapnya.
namun, kata tiyo, reformasi tidak cukup hanya menjadi wacana tanpa konsep yang matang. 
“kita bukan penyelenggara acara atau pembuat sensasi. kita adalah warga negara yang menginginkan perubahan nyata. secara sosiologis, perubahan fundamental sering kali tidak lahir dari perencanaan rapi, melainkan dari situasi darurat yang disadari bersama,” ucapnya. 
ia menyerukan soal reformasi 1998, misalnya, bergerak jauh lebih cepat dari rencana awal para mahasiswa saat itu.   rencana yang semula diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun, dalam kenyataannya berubah hanya dalam hitungan bulan karena situasi darurat yang dirasakan kolektif.
hari ini, kata dia, tanda-tanda situasi negara dalam kondisi darurat sudah banyak dari mulai situasi ekonomi hingga persoalan struktural.
“banyak indikator kedaruratan sebenarnya sudah ada. krisis kepercayaan, tekanan ekonomi, dan berbagai persoalan struktural terasa nyata. namun yang belum sepenuhnya terbentuk adalah kesadaran kolektif bahwa kita sedang berada dalam situasi darurat bersama. itulah mengapa penting membayangkan reformasi generasi kedua: untuk menyatukan energi yang dulu pernah ada agar tidak terpecah-pecah,” tuturnya. 
tiyo menegaskan gerakan tidak boleh berhenti pada slogan atau tagar semata.   tagline penting sebagai pemantik, tetapi harus diikuti langkah konkret dan berkelanjutan. 
“reformasi adalah respons terhadap situasi darurat, dan situasi darurat hanya bisa dihadapi dengan kesadaran kolektif. karena itu diskusi seperti ini penting. revolusi struktural selalu diawali oleh revolusi kultural, dan revolusi kultural selalu dimulai dari perubahan cara berpikir,” tuturnya.
“jika seratus orang keluar dari ruangan ini dengan cara pandang baru tentang indonesia, lalu gagasan itu menyebar ke lingkaran mereka masing-masing, kesadaran kolektif akan tumbuh,” ujarnya lagi.
tantangannya, kata dia, kita hidup di era individualisme yang sangat tinggi.   banyak mahasiswa terpaksa bekerja paruh waktu karena biaya kuliah mahal dan lapangan kerja semakin sempit. kondisi ini membuat ruang gerak aktivisme menyempit. 
sebagian kebijakan pendidikan bahkan dinilai mengalihkan energi mahasiswa dari gerakan kritis ke aktivitas administratif.
“karena itu, jangan memisahkan antara gagasan dan tindakan. membayangkan reformasi bukan berarti mengawang-awang. jika ingin perubahan melalui jalur formal, misalnya membentuk partai politik dan memenangkan pemilu, realitasnya sistem politik saat ini sangat mahal dan sarat modal besar. hampir mustahil menang tanpa dukungan dana besar, yang sering kali berasal dari oligarki. maka yang pertama harus diperkuat adalah kesadaran publik. jika masyarakat cerdas dan kritis, politik uang tidak akan efektif,” tuturnya. 
dalam konteks pemilihan kepala daerah, misalnya, biaya politik yang sangat besar hampir pasti menciptakan ketergantungan pada pemodal. 
di sinilah muncul istilah “korup” dalam arti yang lebih luas, bukan sekadar tindak pidana korupsi yang terbukti di pengadilan, tetapi praktik balas budi melalui pemberian izin atau kebijakan yang menguntungkan pendukung politik.***