Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan?

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Senin , 27 Oct 2025 - 14:00

Ilustrasi-screnshot-

pemutihan iuran bpjs kesehatan?                            rencana pemerintah melakukan pemutihan tunggakan iuran bpjs kesehatan bak angin segar bagi jutaan peserta yang status kepesertaannya nonaktif akibat ketidakmampuan membayar iuran. 
----------------
nilainya lebih dari rp10 triliun. angka yang cukup besar dan membuat dahi berkerut.  kalau jadi dijalankan, harus pakai kacamata keadilan sosial.
supaya yang benar-benar kesulitan bisa bernafas lega, tapi yang selama ini taat bayar iuran tak merasa dikhianati. 
pasalnya: niat baik pun, kalau tak hati-hati, bisa melunturkan semangat gotong royong yang jadi nafas bpjs itu sendiri.
pakar kesehatan masyarakat, dr. ngabila salama, rupanya agak "angkat alis" terkait wacana pemerintah yang ingin menanggung tunggakan bpjs kesehatan peserta mandiri.
menurut dia, jika semua tunggakan langsung dibayarkan oleh pemerintah, bisa-bisa publik menjadi abai. dan terkesan menanggap sepele untuk melakukan pembayaran tersebut.
"saya kurang setuju jika pemerintah membayarkan tunggakan bpjs pasien yang nunggak," kata ngabila kepada disway.id.
"karena akan membuat paradigma masyarakat untuk menyepelekan kedepannya pembayaran premi, karena dianggap bisa dibayarkan pemerintah atau pemutihan kedepannya," sambung ngabila.
salah satu masyarakat peserta bpjs kesehatan melakukan cek kesehatan di rumah sakit-dok disway-
tak hanya itu, ia pun mengusulkan, agar kebijakan pemutihan baiknya dipilah: siapa yang benar-benar nggak sanggup, siapa yang cuma malas bayar. harus dengan sistem verifikasi di lapangan.
"saran saya sebaiknya dipilah dan diverifikasi untuk kelompok masyarakat yang benar-benar akan diputihkan atau bahkan dibayarkan tunggakan preminya oleh pemerintah," urainya.
ngabila juga bilang, untuk memilah siapa saja yang layak mendapat pemutihan bisa dibuat kriteria dan ada surat pernyataan ketidaksanggupan dari peserta bpjs tersebut.
"diverifikasi juga kriteria pbi dan tidak kedepannya secara ketat kalau ada peserta mandiri yang memang tidak sanggup dan mengajukan pindah pbi bisa difasilitasi kedepan daripada terus menunggak. lebih baik dibiayai preminya pbi apbn / apbd," tukasnya.
terpisah, menteri koordinator bidang pemberdayaan masyarakat republik indonesia, muhaimin iskandar (cak imin), mengaku masih menggodok soal kebijakan tersebut.  dia tak banyak membeberkan terkait langkah kedepan tentang pemutihan bpjs. masyarakat diminta untuk menunggu pengumuman berikutnya.
"nanti akan ada pengumuman. tunggu, tunggu, tunggu. tunggu tanggal mainnya," kata cak imin.
apabila wacana pemutihan itu jalan, semoga bukan jadi "lampu hijau" untuk abai bayar iuran.
tetapi justru momentum buat pemerintah memperbaiki sistem dan memastikan yang dibantu, benar-benar yang butuh.  kebijakan pemutihan tunggakan iuran bpjs kesehatan yang masih digodok dan belum diputuskan membuat kementerian kesehatan (kemenkes) republik indonesia belum bisa berkomentar banyak.-dok disway-
pemutihan sedang digodok
saat ini pemerintah saat ini masih menggodok rencana pemutihan tunggakan iuran badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan.   rencana ini merupakan harapan baru bagi jutaan sejumlah peserta yang status kepesertaannya nonaktif akibat ketidakmampuan membayar iuran. 
dalam hal ini, diharapkan para peserta bisa memulai kembali pembayaran iuran baru tanpa terbebani utang masalalu.   namun, apakah rencana ini berhasil? pasalnya tunggakan iuran peserta hingga lebih dari rp 10 triliun itu bukan angka yang sedikit.  hal ini seperti diungkapkan oleh direktur utama badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, ali ghufron mukti bahwa total tunggakan iuran peserta saat ini hingga rp 10 triliun. 
"betul, lebih dari 10 t (triliun)," ujar ali ghufron mukti saat dikonfirmasi disway.id pada rabu, 22 oktober 2025. 
ia menjelaskan, angka tersebut kebanyakan berasal dari masyarakat yang pidah segmentasi dari mandiri ke penerima bantuan iuran (pbi) atau pbu pemda. 
"itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," tutur menteri kesehatan periode 2011-2014.***