Prabowo Reset Sektor Tambang

PEMERINTAHAN Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka tengah melakukan penataan besar-besaran di sektor pertambangan dan energi nasional.

---------------

LANGKAH ini dijalankan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai bagian dari visi Asta Cita, yakni menuju kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menilai pemerintahan Prabowo tengah melakukan “reset” atau penataan ulang total terhadap sistem ekonomi dan tata kelola sumber daya alam.

“Prabowo sedang melakukan overhaul besar-besaran. Ia menghitung ulang kekayaan sumber daya dan menata kembali siapa yang berhak mengelola,” kata Adib dalam diskusi publik bertajuk ‘Satu Tahun Prabowo–Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Energi?’ di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, langkah pemerintah menertibkan berbagai proyek energi adalah bagian dari pembersihan praktik percaloan dan makelar energi yang selama ini menguasai rantai bisnis migas dan tambang.

“Selama para makelar itu masih kuat, siapa pun menterinya akan sulit membawa perubahan. Karena itu, langkah penertiban dari Presiden harus kita dukung,” ujarnya.

Adib menyoroti langkah tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mencabut dan menertibkan sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) sebagai bentuk keberanian politik menegakkan aturan.

Ia mencontohkan kasus tambang di Raja Ampat sebagai pelajaran penting agar izin usaha tidak diberikan sembarangan.

“Masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tapi lemahnya penegakan. Jadi, langkah pemerintah menertibkan izin dan memastikan pembangunan smelter adalah hal yang tepat,” tegasnya.

Selain itu, Adib mengingatkan bahwa tantangan besar pemerintah kini juga hadir di ruang digital, di mana disinformasi kerap menyesatkan publik soal kebijakan energi.

“Potongan video atau pernyataan sering dipelintir, lalu menciptakan diksi yang salah di publik. Padahal kebijakan belum tentu seburuk yang dibayangkan,” katanya.

Ia menekankan bahwa transparansi tata kelola tambang adalah fondasi menuju kedaulatan energi.

“Tambang boleh dilakukan, asal diatur ketat dan hasilnya kembali untuk rakyat. Kalau semua diatur dengan benar, maka tidak ada yang salah dari tambang,” tutupnya.