Tamu Allah Harus Dimuliakan

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Jumat , 12 Sep 2025 - 14:59

Ilustrasi-screnshot-

tamu allah harus dimuliakan                            revolusi layanan haji dan umrah indonesia telah dimulai. transparansi anggaran. teknologi canggih. fokus melayani jamaah. 
--------
tujuannya: memuliakan tamu-tamu allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang nyaman, aman, dan berkeadilan.  pembentukan kementerian haji didasarkan pada visi strategis. menciptakan lembaga tunggal. punya kewenangan penuh. yaitu mengelola seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 
selama ini, tata kelola haji terpecah. berbagai kementerian dan lembaga terlibat. mulai kementerian agama, kementerian kesehatan, kementerian luar negeri. hingga kementerian perhubungan. 
hal ini seringkali menimbulkan koordinasi yang lambat. tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi.
kementerian haji hadir sebagai solusi terpadu. menyatukan semua fungsi terkait. di bawah satu atap.  mulai dari pendaftaran. manasik. akomodasi. transportasi dan kesehatan. termasuk perlindungan jamaah di tanah suci. 
semuanya dikoordinasikan satu entitas. hal ini akan memastikan setiap tahapan perjalanan spiritual jamaah, mulai keberangkatan hingga kepulangan, berjalan dengan mulus.   terencana. tanpa hambatan. visi besarnya adalah mewujudkan pelayanan haji yang tidak hanya memenuhi standar minimal. tetapi memberikan pengalaman spiritual optimal dan berkesan.
untuk menunjukkan keseriusannya, presiden prabowo subianto mengubah status badan haji menjadi sebuah kementerian baru.  bahkan, prabowo juga resmi menandatangani keputusan presiden (keppres) terkait dengan pembentukan kementerian haji dan umrah. 
"sesuai dengan pembahasan oleh dpr, berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan presiden telah menandatangani pembentukan kementerian haji dan umrah," ujar mensesneg prasetyo hadi di kantor presiden, senin, 8 september 2025.
selain itu, prabowo juga telah melantik k.h. mochamad irfan yusuf hasyim atau gus irfan sebagai menteri haji dan umrah.  prabowo juga menunjuk dahnil anzar simanjuntak sebagai wakil menteri haji dan umrah. 
tugas khusus kementerian baru ini adalah memperbaiki layanan haji dan umrah ke depan.
"setelah pelantikan, kami diundang presiden ke ruangan beliau. berbicara banyak hal. terkait dengan haji, beliau menyampaikan apa pun yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji," kata gus irfan.
dia menyebut tugasnya amanah berat. ia menyebut pengalamannya selama 10 bulan terakhir memimpin badan penyelenggara haji di kementerian agama, memberinya pemahaman langsung mengenai tantangan besar penyelenggaraan haji, baik di indonesia maupun di arab saudi.
"saya katakan ini berat. karena 10 bulan terakhir, saya tahu persis bagaimana medan haji. baik di indonesia maupun di saudi. karena itu, tadi saya sangat bergembira presiden menyampaikan, lakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji," ujarnya.
ia mengungkapkan pihaknya diberikan amanah besar oleh presiden prabowo subianto untuk menekan biaya perjalanan haji agar lebih terjangkau.
"banyak hal yang harus dilakukan. termasuk mengupayakan biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat indonesia," ungkapnya.
terkait rencana pembangunan kampung haji, irfan memastikan pihaknya bersama danantara akan ke jeddah dan mekkah untuk meninjau calon lokasinya.  menurutnya, beberapa opsi sudah dipetakan sejak sebulan lalu. termasuk pembangunan beberapa tower yang ditargetkan mulai dapat digunakan pada 2028 mendatang.
respon dpr ri 
sebagai bentuk keseriusan untuk membenahi permasalahan haji dan umrah di indonesia, dpr ri telah mengesahkan revisi undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 
undang-undang ini menjadi landasan perubahan badan penyelenggara (bp) haji menjadi kementerian haji dan umrah.  persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna ke-4 dpr masa persidangan tahun 2025-2026 di kompleks parlemen, senayan, jakarta, selasa, 26 agustus 2025. 
pengesahan uu tersebut membuat urusan haji dan umrah, yang selama ini di kementerian agama, beralih ke kementerian haji dan umrah.  anggota komisi viii dpr maman imanulhaq optimis pembentukan kementerian haji dan umrah bisa meningkatkan pelayanan haji. dia meminta kementerian baru ini lebih ketat mengawasi kuota haji.
"dengan dibentuknya kementerian haji dan umrah, dihapusnya tim petugas haji daerah (tphd) untuk efisiensi dan transparansi, serta pengaturan yang lebih ketat terhadap kuota dan bimbingan jamaah, kami optimis kualitas pelayanan akan meningkat," kata maman. 
hal senada disampaikan wakil ketua komisi viii dpr ri, abidin fikri. dia mengatakan pembentukan kementerian haji dan umrah ini untuk mencegah terjadinya antrean panjang haji yang mencapai puluhan tahun. 
ia menjelaskan kuota haji nantinya akan tetap sesuai kebutuhan. ia menyebut kebutuhan kuota tersebut akan dibahas bersama dpr ri.
“itu tidak akan terjadi lagi. tetap harus dibahas dengan dpr ri sesuai dengan kebutuhan. jadi jangan sampai ada permainan-permainan yang menimbulkan masalah,” jelasnya.
“saya kira pengalaman kemarin yang sudah dimasukkan dalam norma ini. kalau ada tambahan kuota dibicarakan dengan dpr,” sambungnya. 
ia berharap dibentuknya kementerian haji dan umrah ini bisa mengoptimalkan pelayanan haji di indonesia.
"dengan struktur kelembagaan yang lebih kuat, kita harapkan pelayanan haji semakin optimal dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh jamaah indonesia," papar abidin. 
sesuai target visi saudi 2030, diperkirakan jamaah haji akan mencapai 5 juta jamaah per tahun. sedangkan umrah 30 juta per tahun. indonesia juga menaikkan jumlah kuota jamaah haji menjadi sekitar 500 ribu jamaah.
pembentukan kementerian khusus ini tentu membawa keunggulan yang akan memberikan dampak positif signifikan bagi jamaah dan negara:
* penyelenggaraan ibadah yang efisien dan terpadu: dengan satu komando, proses pendaftaran, pemberangkatan, dan kepulangan akan menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. jamaah tidak perlu lagi berhadapan dengan birokrasi yang berbelit-belit di berbagai instansi.
* fokus dan profesionalisme tinggi: kementerian diisi oleh para ahli yang berdedikasi khusus pada urusan haji. mereka dapat mengembangkan kebijakan jangka panjang, melakukan riset, dan menerapkan inovasi secara berkelanjutan.
* transparansi dan akuntabilitas: keberadaan satu kementerian akan memudahkan pengawasan dan audit publik. anggaran haji, biaya perjalanan, dan kontrak dengan pihak ketiga (maskapai, hotel, catering) dapat diawasi dengan lebih ketat. ini penting untuk mencegah penyimpangan dan korupsi.
* peningkatan kualitas layanan: kementerian dapat fokus pada detail terkecil. seperti peningkatan kualitas katering yang sesuai selera jamaah indonesia, pemilihan hotel yang lebih strategis, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. 
* perlindungan jamaah lebih kuat: dengan satu lembaga yang bertanggung jawab penuh, perlindungan terhadap hak-hak jamaah mulai mulai keamanan, kesehatan, hingga penyelesaian masalah hukum di luar negeri menjadi lebih kuat dan terjamin.
* optimalisasi anggaran: pengelolaan dana haji yang saat ini berada di badan pengelola keuangan haji (bpkh) akan bersinergi lebih baik dengan kebijakan operasional kementerian. hal ini memungkinkan alokasi dana yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk program-program peningkatan layanan.
* diplomasi haji berkelanjutan: kementerian haji dapat menjalin hubungan diplomatis yang lebih erat dengan kementerian haji dan umrah kerajaan arab saudi. komunikasi yang terfokus akan memudahkan negosiasi kuota, pengaturan visa, dan penyelesaian masalah di lapangan.
dengan keunggulan ini, pembentukan kementerian haji bukan sekadar perubahan structural. melainkan lompatan besar dalam komitmen indonesia untuk melayani para tamu allah dengan sepenuh hati.***