Penertiban Tambang Ilegal Prabowo: Cuma Omon-omon, Warga Babel Pesimis

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Minggu , 24 Aug 2025 - 10:32

Ilustrasi-screnshoot -

Tambang batubara, nikel, timah, atau tambang batu, tambang pasir? Apakah kementerian ESDM juga cuma 'omon-omon'?

''Mungkin dalam minggu depan kita sudah mulai melakukan beberapa langkah penanganannya, cuma untuk yang mananya saya belum bisa tentukan," ujar Dirjen Gakkum lagi.

"Saya beri peringatkan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal TNI, atau jenderal polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," ucap Prabowo.

Presiden berbicara lantang tentang lebih dari seribu tambang ilegal yang merugikan negara ratusan triliun rupiah, bahkan menyatakan tidak gentar menghadapi “orang besar” yang membekingnya. Namun pertanyaannya, jika memang pemerintah tidak gentar, mengapa praktik ini dibiarkan berlangsung bertahun-tahun, termasuk dalam masa kepemimpinan Prabowo sekarang ini?

Ironi di Babel

Sejumlah nama aktor besar yang membekingi tambang ilegal, toh, bukanlah rahasia lagi. Media berkali-kali melaporkan keterlibatan politisi, aparat keamanan, hingga mantan pejabat tinggi dalam bisnis kotor ini.

Bahkan, dalam persidangan Tipikor timah yang merugikan negara mencapai Rp 300 Triliun, terdakwa Harvey Moeis yang suami artis asal Pangkalpinang Sandra Dewi menyebut ada sosok 'wasit' sebagai tempat ia melaporkan kegiatan penambangan yang bekerjasama dengan PT Timah. Namun faktanya, sosok itu hingga saat ini masih misterius?

Bahkan fakta terbaru, kegiatan penyelundupan pasir timah kerap terjadi, bahkan sudah terang terangan seperti kegiatan legal saja. Ada apa semua ini?

Apa yang dikemukakan Presiden Prabowo Subianto itu, berbanding terbalik dengan fakta yang ada di daerah ini. Penyelundupan dan tambang khususnya tambang timah illegal semakin jadi. Bahkan ada indikasi, bukan lagi dikirim antar pulau dalam negeri, tapi sudah ke luar negeri.

Pertambangan sejatinya mengharuskan semua pelaku usaha memperoleh izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan tersebut, yang setidaknya memenuhi macam-macam izin sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (3) UU 3/2020.

Diantaranya Izin Usaha Pertambangan (IUP); Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; Izin Pertambangan Rakyat (IPR); Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB); Izin Penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan IUP untuk Penjualan.***

penertiban tambang ilegal prabowo: cuma omon-omon, warga babel pesimis                             koranbabelpos.id.- meski suara presiden ri, prabowo subianto lantang menyatakan akan menyikat habis tambang llegal meski dibeking jenderal sekalipun, masih disambut pesimis sebagian warga termasuk warga provinsi kepulauan bangka belitung (babel).  pernyataan itu tak lebih dinilai hanya sebatas 'omon-omon' doang.
bahkan, jaringan advokasi tambang (jatam) dalam siaran persnya menyatakan, pidato itu hanya berisi retorika kosong. karena faktanya, realitas selama puluhan tahun menunjukkan hal sebaliknya. kekayaan alam memang dikuasai negara, tetapi hasilnya tidak kembali pada rakyat. justru segelintir korporasi besar yang menikmati keuntungan, baik yang memiliki kedekatan langsung dengan lingkaran istana dan parlemen, maupun para pebisnis yang merangkap sebagai politisi di senayan dan istana.  
di sisi lain, meski bukan survey, namun warga babel yang dihubungi media ini untuk ditanyai sikapnya tas pernyataan prabowo, justru banyak yang tertawa lepas.  
''bukan omongan baru, dari dulu juga begitu,'' demikian komentar sebagian besar warga.
''tapi kan buktinya sekarang penyelundupan sepi?''
''sepi pemberitaannya atau sepi penyelundupannya?'' tanya warga ketika dipancing pertanyaan demikian.
tambang illegal, penyelundupan, tak akan berhenti dari babel ini selagi regulasi yang dikeluarkan tidak pernah jelas.  
''rakyat hidup dari tambang, tapi regulasi untuk tambang rakyat tidak pernah jelas.  izin pertambangan rakyat dan wilayah pertambangan rakyat hanya jadi janji-janji kosong politisi saja.  
jelang pemilu, jelang pilkada semua teriak berjuang untuk tambang rakyat, tapi buktinya sampai kini mana?'' ujar seorang warga pesimis.
menunggu aksi nyata?
meski sikap pesimis warga babel demikian jelas, namun tetap tidak salahnya menunggu aksi nyata atas pernyataan presiden tersebut. 
seperti pihak kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm) di bawah bahlil lahadalia mengaku bakal menyikat sekitar 1.300 tambang ilegal yang disorot presiden itu.  bahkan, direktur jenderal penegakan hukum (dirjen gakkum) kementerian esdm rilke jeffri huwae mengatakan penindakan bakal dimulai berdasarkan data yang disampaikan prabowo.  
"sudah arahan dari pak menteri kita respons ya. jadi saat ini kita mencoba untuk melakukannya, kan banyak ya ada 1.300 lebih dari data presiden," kata rilke.
pertanyaannya adalah, tambang apa itu?  
tambang batubara, nikel, timah, atau tambang batu, tambang pasir?  apakah kementerian esdm juga cuma 'omon-omon'?
''mungkin dalam minggu depan kita sudah mulai melakukan beberapa langkah penanganannya, cuma untuk yang mananya saya belum bisa tentukan," ujar dirjen gakkum lagi.
"saya beri peringatkan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal tni, atau jenderal polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," ucap prabowo.
presiden berbicara lantang tentang lebih dari seribu tambang ilegal yang merugikan negara ratusan triliun rupiah, bahkan menyatakan tidak gentar menghadapi “orang besar” yang membekingnya. namun pertanyaannya, jika memang pemerintah tidak gentar, mengapa praktik ini dibiarkan berlangsung bertahun-tahun, termasuk dalam masa kepemimpinan prabowo sekarang ini? 
ironi di babel
sejumlah nama aktor besar yang membekingi tambang ilegal, toh, bukanlah rahasia lagi. media berkali-kali melaporkan keterlibatan politisi, aparat keamanan, hingga mantan pejabat tinggi dalam bisnis kotor ini. 
bahkan, dalam persidangan tipikor timah yang merugikan negara mencapai rp 300 triliun, terdakwa harvey moeis yang suami artis asal pangkalpinang sandra dewi menyebut ada sosok 'wasit' sebagai tempat ia melaporkan kegiatan penambangan yang bekerjasama dengan pt timah.  namun faktanya, sosok itu hingga saat ini masih misterius?  
bahkan fakta terbaru, kegiatan penyelundupan pasir timah kerap terjadi, bahkan sudah terang terangan seperti kegiatan legal saja.  ada apa semua ini?
apa yang dikemukakan presiden prabowo subianto itu, berbanding terbalik dengan fakta yang ada di daerah ini.  penyelundupan dan tambang khususnya tambang timah illegal semakin jadi.  bahkan ada indikasi, bukan lagi dikirim antar pulau dalam negeri, tapi sudah ke luar negeri.
pertambangan sejatinya mengharuskan semua pelaku usaha memperoleh izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan tersebut, yang setidaknya memenuhi macam-macam izin sebagaimana diatur pasal 35 ayat (3) uu 3/2020.
diantaranya izin usaha pertambangan (iup); izin usaha pertambangan khusus (iupk); iupk sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; izin pertambangan rakyat (ipr); surat izin penambangan batuan (sipb); izin penugasan; izin pengangkutan dan penjualan; izin usaha jasa pertambangan (iujp); dan iup untuk penjualan.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 25 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan