Korupsi Haji Era Yaqut?

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Rabu , 13 Aug 2025 - 14:26

Gedung Merah Putih KPK.-screnshot-

KPK melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung angka pasti kerugian negara.

Sejumlah pejabat dan mantan pejabat di internal Kementerian Agama serta agen perjalanan haji dan umrah sudah dimintai keterangannya oleh penyelidik KPK.

Di antaranya Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, serta pegawai Kementerian Agama berinisial RFA, MAS, dan AM.

Kemudian Pendakwah Khalid Basalamah, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Muhammad Farid Aljawi dan Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz.

Yaqut telah menjalani proses klarifkasi selama sekitar 4 jam 45 menit, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025.***

korupsi haji era yaqut?                            komisi pemberantasan korupsi (kpk) sempat memeriksa kepala badan pengelolaan keuangan haji (bpkh) fadlul imansyah pada saat dugaan korupsi penyelenggaraan dan kuota haji pada era menteri agama yaqut cholil qoumas masih dalam tahap penyelidikan.  
-------------
saat ini kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan.  juru bicara kpk budi prasetyo mengatakan, pihaknya masih mendalami terkait pengelolaan uang dari calon jemaah haji di bpkh.
"kami masih mendalami ini ya, kami masih mendalami terkait pengelolaan uangnya yang dari para umat ini yang nanti menjadi calon haji ini lah yang sedang didalami dalam pengelolaannya di bpkh," ujar juru bicara kpk budi prasetyo.
budi menjelaskan uang dari para calon jemaah haji masuk dan dikelola bpkh.  kemudian, uang tersebut akan dikelola bpkh dan disetorkan ke kementerian agama untuk haji reguler dan ke agen perjalanan untuk yang haji khusus.
"sehingga memang dibutuhkan keterangan dari pihak bpkh ini," ujarnya.
diketahui, fadlul diperiksa kpk pada selasa, 8 juli 2025. kpk saat itu meminta keterangan fadlul terkait kuota haji.
sebelumnya, komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah memeriksa kepala badan pelaksana pengelola keuangan haji (bpkh) fadlul imansyah terkait dugaan korupsi kuota haji.
"hari ini, kami memberikan keterangan, informasi sebagai warga negara, tentu saja perwakilan dari badan pemerintah terkait dengan beberapa hal yang dimintakan oleh kpk," ujar fadlul usai pemeriksaan di gedung merah putih kpk pada selasa, 8 juli 2025 malam.
ia menerangkan bahwa ia telah memberikan informasi yang dibutuhkan kepada kpk.
"jadi, kami sudah memberikan informasi dengan jelas, secara gamblang, mudah-mudahan ini bagian dari komitmen kami bpkh untuk bisa tetap ikut menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tuturnya.
ketika ditanyai soal materi pemeriksaan dirinya, ia enggan menjawab dan mengarahkannya kepada kpk yang lebih berwewenang.
"silakan nanti ditanyakan langsung sama tim kpk ya," kata fadlul. 
berdasarkan perhitungan awal kpk, ditemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai rp1 triliun lebih.
kpk melibatkan badan pemeriksa keuangan (bpk) untuk menghitung angka pasti kerugian negara.
sejumlah pejabat dan mantan pejabat di internal kementerian agama serta agen perjalanan haji dan umrah sudah dimintai keterangannya oleh penyelidik kpk.
di antaranya yaqut cholil qoumas, direktur jenderal penyelenggaraan haji dan umrah kementerian agama hilman latief, serta pegawai kementerian agama berinisial rfa, mas, dan am.
kemudian pendakwah khalid basalamah, sekretaris jenderal dewan pengurus pusat asosiasi muslim penyelenggara haji dan umrah republik indonesia (dpp amphuri) muhammad farid aljawi dan ketua umum kesatuan travel haji umrah indonesia (kesthuri) asrul aziz.
yaqut telah menjalani proses klarifkasi selama sekitar 4 jam 45 menit, di gedung merah putih kpk, jakarta selatan, kamis, 7 agustus 2025.***