Data KPK dan kemenhut Kok Beda, Soal Tambang Ilegal Kawasan Hutan!

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Jumat , 25 Jul 2025 - 23:38

KPK-screnshot-

"Apakah kesalahnnya karena memang data yang belum komplit atau metodologinya, berdasarkan citra satelit, tingkat kepercayaannya berapa persen sehingga memiliki implikasi pada berapa luasan sebenarnya," pungkasnya.***

data kpk dan kemenhut kok beda, soal tambang ilegal kawasan hutan!                            komisi pemberantasan korupsi (kpk) mengungkap temuannya atas sejumlah tambang ilegal di kawasan hutan, namun tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (ppkh) dari kementerian kehutanan (kemenhut). 
-------------
data jumlah perusahaan yang diduga beroperasi ilegal di kawasan hutan itu masih berbeda antarlembaga. 
ketua kpk setyo budiyanto menyebut kajian dari kedeputian pencegahan dan monitoring serta kedeputian koordinasi dan supervisi (korsup) kpk yang mengungkap beberapa permasalahan terkait dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (iup) di kawasan hutan.
namun, ternyata tidak semua pemegang iup itu memiliki izin untuk beroperasi di kawasan hutan. 
"nah ini ada iup yang kemudian dia memiliki ppkh, pinjam pakai kawasan hutan. tapi ada yang tidak punya," ujar setyo pada konferensi pers pada kamis, 24 juli 2025.
ia tidak memerinci lebih lanjut berapa tambang yang dimaksud yang diduga beroperasi ilegal di hutan.  setyo menyebut ada total 9.009 tambang dengan kepemilikan iup. hanya lebih dari setengahnya yang diketahui aktif. 
temuan itu berdasarkan kajian ataupun gerakan yang dilakukan oleh kpk sejak beberapa tahun lalu.  
"iup itu ada 9.000-an lah. kemudian dari 9.000 itu yang aktif 4.252. berarti sisanya 4.755 itu enggak aktif," jelasnya.
pemerintah mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan (ppkh). 
raja juli mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kedeputian pencegahan untuk melakukan rekonsiliasi data.
menurut dia, data soal luas lahan tambang yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin pun masih berbeda antar kementerian dan lembaga. 
"sementara, data yang kami miliki masih selisih sekitar 50.000 hektare dengan kpk, kami juga memiliki data berbeda dengan (bkpm)," ujarnya.
sekretaris jenderal (sekjen) partai solidaritas indonesia (psi) itu menargetkan, kementeriannya bakal mengundang lagi kpk untuk rekonsiliasi data terkait dengan iup tanpa ppkh itu. 
"apakah kesalahnnya karena memang data yang belum komplit atau metodologinya, berdasarkan citra satelit, tingkat kepercayaannya berapa persen sehingga memiliki implikasi pada berapa luasan sebenarnya," pungkasnya.***