Deplu AS Pecat 1.350 Pegawai, Buntut Kebijakan Trump

Beberapa ruangan khusus disiapkan di dalam gedung untuk pegawai yang terkena PHK guna mengembalikan lencana, laptop, telepon, dan perlengkapan lain milik kantor.

Ruangan-ruangan tersebut ditandai dengan poster bertuliskan “Proses Keluar Hari Transisi.”

Salah satu meja diberi label “Pusat Layanan Keluar” dengan botol air mineral kecil dan kotak tisu di sampingnya. Di dalam salah satu ruangan, tampak beberapa kotak kardus. 

Sebuah dokumen “daftar periksa pemisahan kerja” setebal lima halaman yang dikirim kepada para pegawai yang diberhentikan menyebutkan bahwa akses mereka ke gedung dan email akan dihentikan pada pukul 5 sore waktu setempat, Jumat.

Banyak dari anggota kantor di Departemen Luar Negeri yang mengawasi pemukiman kembali warga Afghanistan—yang bekerja untuk pemerintah AS selama perang 20 tahun—juga turut diberhentikan sebagai bagian dari restrukturisasi ini.

Pada bulan Februari, Trump memerintahkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk merombak dinas luar negeri agar kebijakan luar negeri presiden dari Partai Republik tersebut bisa diterapkan secara “setia'.

Ia juga berulang kali berjanji untuk “membersihkan deep state” dengan memecat birokrat yang dianggap tidak loyal.

Perombakan ini adalah bagian dari upaya luar biasa Trump untuk mengecilkan birokrasi federal dan memotong apa yang ia anggap sebagai pemborosan uang pembayar pajak.

Pemerintahannya telah membubarkan Badan Bantuan Internasional AS (USAID)—lembaga utama bantuan luar negeri Washington yang menyalurkan miliaran dolar bantuan global—dan menggabungkannya ke dalam struktur Departemen Luar Negeri.

Rubio mengumumkan rencana perombakan Departemen Luar Negeri pada bulan April, dengan mengatakan bahwa bentuk lembaga saat ini “kebanyakan gemuk dan birokratis” dan tidak mampu menjalankan misinya di era “persaingan kekuatan besar” seperti sekarang.

Ia membayangkan struktur baru yang mengembalikan kekuasaan ke biro regional dan kedutaan besar, serta menghapus program dan unit kerja yang tidak selaras dengan kepentingan inti Amerika.

Visi tersebut mencakup penghapusan posisi pejabat tinggi untuk keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta penutupan beberapa kantor yang memantau kejahatan perang dan konflik di berbagai penjuru dunia.***