Buntut Penembakan di Kashmir, Pakistan Terancam Kering

Ia tidak menanggapi pertanyaan tentang kekhawatiran di Pakistan.

Dua pejabat pemerintah India, yang menolak disebutkan namanya mengatakan negara itu dapat dalam beberapa bulan mulai mengalihkan air untuk pertaniannya sendiri.

Tidak hanya itu, India juga mengancam akan berhenti berbagi data seperti aliran hidrologi di berbagai lokasi sungai yang mengalir melalui India dan menahan peringatan banjir.

"Mereka tidak akan memiliki banyak informasi tentang kapan air akan datang, berapa banyak yang akan datang," Kushvinder Vohra, kepala Komisi Air Pusat India. 

"Tanpa informasi tersebut, mereka tidak dapat membuat rencana dan bukan hanya pertanian, kekurangan air juga akan berdampak pada pembangkitan listrik dan berpotensi melumpuhkan ekonomi, kata para ekonom,” paparnya.

Vaqar Ahmed, ekonom dan pimpinan tim di firma konsultan Inggris Oxford Policy Management, mengatakan bahwa Pakistan telah meremehkan ancaman India yang meninggalkan perjanjian tersebut.

"India tidak memiliki infrastruktur langsung untuk menghentikan aliran air, terutama selama musim banjir, jadi periode ini menciptakan jendela penting bagi Pakistan untuk mengatasi inefisiensi di sektor airnya," katanya.

Sedangkan pihak Perdana Menteri India Narendra Modi telah berupaya untuk merundingkan kembali perjanjian tersebut.

Kedua negara telah berusaha untuk menyelesaikan beberapa perbedaan mereka di Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag mengenai ukuran area penyimpanan air pembangkit listrik tenaga air Kishenganga dan Ratle.

Dalam surat pada hari Kamis, India memberi tahu Pakistan bahwa keadaan telah berubah sejak perjanjian ditandatangani, termasuk peningkatan populasi dan kebutuhan akan sumber energi yang lebih bersih, mengacu pada tenaga air.***