DPRD Basel Minta Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab
--
*Permasalahan Crossing Jalan Sadai
TOBOALI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Selatan (Basel) meminta kepada pihak terkait agar segera memperbaiki crossing jalan menuju pelabuhan Sadai, karena sudah terdapat korban kecelakaan. Hal ini disampaikan oleh Wakil ketua I DPRD Basel H. Kamarudin, Senin (23/06).
"Kami meminta Dinas PUPR Basel untuk segera berkordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bangka Belitung terkait jalan yang rusak akibat di crossing oleh perusahaan tambak. Kerusakan jalan akibat ulah tambak udang tersebut sangat membahayakan pengguna jalan terutama buat pengendara roda dua," ungkapnya.
Dikatakannya, Pemerintah sudah berusaha memperbaiki jalan yang rusak untuk menjadi jalan mulus, ini malah sebaliknya. Jalan mulus tapi di rusak dengan dalih investasi, jangan saling lempar tanggung jawab lagi, karena ini merupakan fasilitas umum dan akses yang vital buat pengguna jalan.
Semua aturan sudah jelas, bagaimana mengkoordinasi permasalahan yang terjadi sesuai dengan jenjang tingkatannya. Kepada pihak terkait agar segera memperbaiki jalan tersebut dalam Minggu ini, jangan sampai ada korban lagi baru semuanya bergerak.
"Mengenai crossing jalan tersebut jangan saling lempar tanggung jawab, dan pihak terkait kami meminta agar segera diperbaiki, jangan sampai ada korban lagi," tandasnya.
Diketahui, Pihak Pemdes mengaku telah berupaya mendatangi perusahaan tambak udang yang bersangkutan untuk meminta pertanggung jawaban.
Namun, respons yang didapat justru mengecewakan, pihak perusahaan disebut enggan bertanggung jawab dengan dalih pengerjaan crossing jalan tersebut telah diserahkan kepada pihak ketiga.
"Jawaban perusahaan kalau crosing jalan itu dikerjakan pihak ketiga dan jadi tanggung jawab pihak ketiga. Dalih ini tentu saja menuai tanda tanya besar, mengingat kerusakan infrastruktur publik yang vital ini," ungkap Kades Pasis Putih Fajar.
"Selang beberapa lama pihak perusahaan mengkonfirmasi ke desa, alasan pihak ketiga belum ada proyek jalan di daerah sekitar jadi belum bisa mengaspal jalan itu," imbuhnya.
Disebutkannya juga, berdasarkan kondisi di lapangan, pengerjaan crossing jelas tidak sesuai standar keamanan dan keselamatan jalan. Pemerintah Desa Pasir Putih kini mendesak adanya perhatian serius dari pemerintah daerah. (im)