*Sebagai Akuntabilitas
PANGKALPINANG - Lapas Pangkalpinang terus berupaya mengoptimalkan validasi dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan maupun laporan Barang Milik Negara (BMN).
Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Lapas Pangkalpinang dalam Rekonsiliasi dan pemuktahiran data laporan keuangan dan BMN Semester II tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (18/1/2024).
BACA JUGA:Lapas Perkuat Kapasitas Intelijen dan Kehumasan
BACA JUGA:Warga Binaan Lapas Hasilkan Pagar Besi Berkualitas
Di Ballroom Grand Hantika Hotel Tanjungpandan, kegiatan diawali dengan laporan kegiatan yang disampaikan Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, Muslim Alibar.
Dalam laporannya, Muslim menyampaikan tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk melaksanakan review dan evaluasi data laporan keuangan dan BMN pada seluruh wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung.
“Kerja Keras dan partisipasi dari seluruh Unit Pelaksana Teknis akan menjadi kunci terwujudnya laporan keuangan yang akurat dan akuntabel,” tegasnya
Kakanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, dalam sambutannya dan sekaligus membuka kegiatan ini mengatakan, rekonsiliasi dan pemuktahiran data menjadi komponen untuk memastikan keakuratan, transparansi dan akuntabilitas. Prinsip laporan keuangan harus sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
“Sampaikan laporan tepat waktu, mari kita bersama-sama untuk mepertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih oleh Kemenkumham,” ajak Harun.
Pada kesempatan tersebut, Kalapas Lapas Pangkalpinang, Badarudin mengatakan permasalahan dan kendala dalam penyusunan laporan keuangan harus dipahami dan diketahui oleh kepala satuan kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan dan operator penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.
“Lapas Pangkalpinang terus berupaya wujudkan laporan keuangan berkualitas menuju WTP ke-15 Kemenkumham,” janjinya.
Dengan rekonsiliasi dan pemuktahiran data laporan keuangan dan BMN ini dapat mengetahui kendala apa saja yang muncul selama proses penyusunan laporan, sehingga dapat mewujudkan laporan yang baik serta penatausahaan BMN yang benar.
“Kegiatan ini sangat membantu kami untuk mengindentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul selama proses penyusunan laporan keuangan dan BMN, sehingga lebih efisiensi, akurat dan valid,” ungkap Djuardi,
BACA JUGA:Empat Pelaku Pengeroyokan Berhasil Diamankan