"Kami itu -di Kabupaten Bangka- ada 62 desa, jadi saat itu kami tak mengaudit di Desa Balunijuk, tapi di desa lainya," kelitnya saat menjawab kenapa sampai terjadi kecolongan selama 3 tahun berturut-turut itu.
Diakuinya kalau korupsi yang terjadi di Desa Balunijuk itu memang bukan atas temuan Inspektorat sendiri. Melainkan setelah adanya peristiwa pidana yang terjadinya itu.
"Setelah terjadi itu baru kita audit," sebutnya seraya terburu-buru di parkiran PN Pangkalpinang.
Riski Kustiani yang juga didampingi oleh rekanya seorang pria saat hendak masuk mobil dinasnya juga dihampiri oleh beberapa warga Balunijuk. Dimana salah satu warga, Marsup, mempertanyakan beberapa proyek pembangunan di desa Balunijuk yang mangkrak. Sehingga terkesan lolos dari audit Inspektorat.
"Kenapa tak diaudit beberapa proyek fisik yang diduga mangkrak. Kan itu pembangunanya pakai uang desa, Inspektorat jangan kecolongan mulu," kata Marsup.
Marsup juga mengingatkan agar Inspektorat serius serta profesional dalam melakukan auditnya. Kalau perlu menurutnya libatkan masyarakat dan aktivis desa yang tahu dan merasakan persis persoalan desa itu.
BACA JUGA:Tipikor Polres Basel Ungkap Korupsi DD di 3 Desa
"Kasian masyarakatnya ada dana Rp bermilyar-milyar tapi kurang dirasakan manfaatnya. Juga tak transparan dalam penggunaan serta peruntukanya, sehingga wajar kalau sebagai masyarakat untuk kritis," ujarnya.
"Begitu juga sampai tak ada audit dari Inspektorat sedari awal sehingga lambatnya ditemukan adanya penyimpangan itu. Kita juga jadi tanda tanya kepada pihak Inspektorat dan tak salah sampai menduga-duga desa yang sebesar Balunijuk ini sampai tak tersentuh audit rutin itu," ujarnya.
"Kalau nantinya soal audit itu biar Inpekturnya yang perintahkan. Saya hanya anak buahnya pak.Tapi atas keluhan itu akan jadi atensi kami di Inspektorat," jawab Riski seraya berlalu.***