Sebagai langkah penyelesaiannya, Kementerian ATR/BPN melakukan akselerasi validasi dan digitalisasi data pertanahan, terutama di tingkat daerah yang akan menjadi kunci sukses implementasi Sertifikat Elektronik.
“Alhamdulillah, dalam 4 bulan terakhir ini, kami berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan atau kantah yang mampu menjalankan layanan elektronik, sebanyak 25 kali lipat,” ujar AHY.
Tantangan ketiga, data yang tersedia belum bisa diakses dan dimanfaatkan secara mudah dan transparan.
Dalam hal tersebut, solusinya yakni menerapkan koordinasi antar kementerian/lembaga (K/L) guna akselerasi pertukaran data.
“Kami terus meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kemenko Perekonomian, Badan Informasi Geospasial, dan Bappenas untuk bisa berbagi serta mengakselerasi pertukaran data One Map Policy ini,” jelasnya.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Geoportal Kebijakan Satu Peta telah dimanfaatkan dengan baik oleh kementerian/lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Pemanfaatan itu di antaranya untuk perbaikan kualitas Rencana Tata Ruang, percepatan penegasan batas administrasi provinsi dan K/L termasuk perbaikan tata kelola perizinan dan upaya penyelesaian tumpang tindih lahan.
"Kebijakan ini telah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 pemerintahan berbagai di 38 provinsi. Berbagai data dan informasi dilakukan dengan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan secara luas telah dimanfaatkan oleh berbagai K/L,” jelasnya.