PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kembali berhemat di tengah defisit keuanhan yang dialami di tahun anggaran 2024. Kencangkan ikat pinggang pun menjadi intruksi Penjabat Gubernur Babel, H Dr Safrizal ZA saat memimpin rapat pimpinan bersama pimpinan perangkat daerah, Jumat lalu (28/6).
Penyebabnya, yakni pemenuhan amanah konstisional untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang menelan anggaran di APBD senilai ratusan miliar. Di samping itu, ada pula beban kewajiban pembayaran angsuran pinjaman pembangunan ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Utang kepada SMI ini merupakan warisan kepemimpinan Gubernur Babel periode 2017-2022, Erzaldi Rosman, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 245 Miliar. Pinjaman tersebut dilakukan pada tahun 2021, atau jelang berakhirnya masa kepimpinan Gubernur Erzaldi.
Dana pinjaman ini sendiri membiayai tiga proyek "strategis", diantaranya pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sungai Batu Rusa, hingga pembangunan gedung banker radio theraphy dan alat kesehatan RSUP Ir. Soekarno.
Diketahui kewajiban Pemprov Babel membayar angsuran pinjaman ini lewat potongan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tempo waktu tiga tahun sejak 2022, 2023 dan 2024. Dimana tiga tahun tersebut, Pemprov Babel dipimpin oleh Pj Gubernur yang ditunjuk pemerintah pusat.
Memahami kondisi keuangan saat ini, Pj Gubernur Babel H Dr Safrizal ZA berharap dapat bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkue) terkait pembayaran angsuran terakhir pinjaman PT SMI. Tujuannya, untuk me-reschdule penundaan angsuran tahun terakhir ini. "Saya minta Bappeda untuk me-reschdule pinjaman kita ke SMI, tahun ini kalau bisa ditunda, tunda (bayar angsuran pinjaman) dulu sekarang biar kita bisa bernafas sedikit. Sekiranya begitu," kata Safrizal.
Dibeberkan Dirjen Bina Otonomi Daerah Kemendagri ini, bahwa angsuran per tahun pinjaman tersebut sebesar Rp78 miliar, yang dipotong langsung saat diterimanya DAU per semesternya. "Karena auto debit, langsung dipotong (dari DAU). Jadi sebagian (Rp78 miliar) sebagian sudah dibayar. Namun ini kita (tetap) upayakan negosiasi, kalau bisa ditunda dulu," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan kondisi keuangan Pemprov Babel, bahwa realisasi pendapatan yang diterima Pemprov Babel saat ini kurang menggembirakan. Dari target ditetapkan, pendapatan daerah di semester I baru mencapai 39 persen. Dan masih ada defisitnya.
Oleh sebabnya, kata Safrizal, opsi tagging masih diberlakukan dan berlanjut ke jilid II. Upaya irit seiritnya ini bertujuan untuk menutup defisit hingga tak terlalu tinggi. "Dari sisi pendapatan diprediksi akan terjadi kekurangan sebesar Rp195 miliar. Makanya akan ada tagging (anggaran) lagi, jilid dua. Kemarin yang kita tagging Rp285 miliar," jelasnya.
Dibeberkan Safrizal, rendahnya pendapatan tersebut tak lepas dari kondisi Babel saat ini. Tak tercapai target PAD dikarenakan menurunnya sektor produksi sehingga berpengaruh terhadap mobilitas. Seperti kewajiban membayar pajak kendaraan, BBM, pajak permukaan air dan lain-lainnya. "Nanti kami mau penegakkan untuk PKB (pajak kendaraan bermotor) karena jalan juga harus dirawat. Kemudian penurunan jumlah kendaraan baru hanya 23 persen dibandingkan year on year 35 persen. Penurunan kendaraan baru berati pajak kendaraan baru tidak terpungut," ujarnya.
Ia menambahkan, dengan berkurangnya potensi pendapatan ini Pemprov Babel berimbas pada beberapa belanja daerah yang tidak terlalu prioritas. "Kencang ikat pinggang lagi," sebutnya.
Kendati demikian, tegaskan Safrizal, bahwa penghematan anggaran ini tidak akan melakukan pemotongan terhadap gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Pemprov Babel. "Akan tetapi kita minta kepala dinas untuk melaporkan pengurangan biaya operasional, biaya perawatan kantor ditunda kalau bisa ditunda, penyelenggaraan bimtek-bimtek dengan cara lebih hemat, kemudian belanja perjalanan dinas kita hemat. Lalu ada proyek kita tunda, kalau sudah terlanjur lelang dan belum kontrak kita reschdule, atau mampu bisa dihitung bisa dibayar tahu ini atau tahun depan," pungkasnya.(jua)