Pemerintah Jalankan Strategi Terpadu Berantas Judi Online

JAKARTA - Pemerintah menjalankan strategi terpadu yang mencakup kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital dalam upaya untuk mengatasi perjudian via daring atau judi online.

 

"Judi online bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, kami memperkuat Desk Pemberantasan Judi Online dengan pendekatan berbasis teknologi serta kerja sama lintas sektor agar upaya ini berjalan lebih efektif," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta pada Selasa.

 

Meutya menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan penggunaan ruang digital dalam upaya memberantas praktik judi online.

 

Dalam pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Senin (3/3), ia menyampaikan strategi pemerintah untuk menanggulangi judi online.

 

Ia menjelaskan bahwa dalam Rapat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada November 2024 pemerintah menetapkan tujuh desk program prioritas Presiden Prabowo di bidang politik dan keamanan.

 

Kementerian Komunikasi dan Digital dalam hal ini bertanggung jawab menjalankan Desk Pemberantasan Judi Online serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi. Wiranto mengatakan bahwa penanganan judi online harus dilakukan dengan strategi terpadu, yang meliputi penegakan hukum, pemblokiran akses, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

 

"Kita harus bertindak cepat dan tegas dengan regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang efektif untuk menutup celah peredaran judi online," katanya.