KORANBABELPOS.ID - Setelah menunaikan ibadah haji di Makkah, Penjabat Gubernur Bangka Belitung (Babel), H Safrizal ZA langsung ngantor.
Bahkan di hari Jumat (27/6), Pj Gubernur bersama Pj Sekda Fery Afrianto, mengumpulkan para pejabat kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.
Rapat pimpinan ini membahas tentang kemampuan keuangan daerah, terkhusus pendapatan anggaran berjalan.
BACA JUGA:Waka Polresta Warning Anggota, Setop Judi Online!!!
Pj Gubernur Safrizal mengatakan bahwa realisasi pendapatan yang diterima Pemprov Babel saat ini kurang menggembirakan. Dari target ditetapkan, pendapatan daerah di semester I baru mencapai 39 persen dan masih ada defisitnya.
Oleh sebabnya, kata Safrizal, opsi tagging masih diberlakukan dan berlanjut ke jilid II. Upaya irit seiritnya ini bertujuan untuk menutup defisit hingga tak terlalu tinggi.
"Dari sisi pendapatan diprediksi akan terjadi kekurangan sebesar Rp195 miliar. Makanya akan ada tagging (anggaran) lagi, jilid dua. Kemarin yang kita tagging Rp285 miliar," jelasnya.
BACA JUGA:Pemkot Ancam Pecat ASN Terlibat Judi Online
Dibeberkan Safrizal, rendahnya pendapatan tersebut tak lepas dari kondisi Babel saat ini. Tak tercapai target PAD dikarenakan menurunnya sektor produksi sehingga berpengaruh terhadap mobilitas. Seperti kewajiban membayar pajak kendaraan, BBM, pajak permukaan air dan lain-lainnya.
"Nanti kami mau penegakkan untuk PKB (pajak kendaraan bermotor) karena jalan juga harus dirawat. Kemudian penurunan jumlah kendaraan baru hanya 23 persen dibandingkan year on year 35 persen. Penurunan kendaraan baru berati pajak kendaraan baru tidak terpungut," ujarnya.
Ia menambahkan, dengan berkurangnya potensi pendapatan ini Pemprov Babel berimbas pada beberapa belanja daerah yang tidak terlalu prioritas. "Kencang ikat pinggang lagi," sebutnya.
BACA JUGA:Polresta Pangkalpinang Cek Kesehatan Personel
"Tapi kami tidak untuk gaji dan tunggangan, akan tetapi kita minta kepala dinas untuk melaporkan pengurangan biaya operasional, biaya perawatan kantor ditunda kalau bisa ditunda, penyelenggaraan bimtek-bimtek dengan cara lebih hemat, kemudian belanja perjalanan kita hemat. Kemudian ada proyek kita tunda, kalau sudah terlanjur lelang dan belum kontrak kita reschedule, atau mampu bisa dihitung bisa dibayar tahu ini atau tahun depan," pungkasnya.(**)