JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pelayanan kesehatan primer menjadi layanan yang paling dekat di masyarakat, oleh karena itu perlu fokus pada upaya untuk menjaga orang tetap sehat, daripada mengobati orang sakit.
“Menjaga tetap sehat itu bukan sifatnya kuratif tapi promotif. Itu sebabnya kenapa dikumpulin, karena sejak zamannya Orde Baru berhenti, kita lupa ngurusin gimana caranya hidup sehat, kita lebih banyak ngurusin gimana caranya ngobatin orang sakit,” kata Budi, Rabu (28/2).
Dia menilai, dengan kesehatan yang terjaga, masyarakat akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan lebih produktif. Apalagi, ujarnya, Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada 2030.
Menurutnya, pada tahun itu, penduduk Indonesia didominasi usia produktif, sehingga menjadi momentum untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.
Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan bahwa kondisi kesehatan yang buruk, seperti stunting, dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan otak dan mengurangi produktivitas.
“Kalau dia nggak sehat sejak bayi, stunting, nggak mungkin dia bisa pintar, perkembangan otaknya kurang karena dia stunting. Boleh lah kalau dia pintar, tapi kena stroke sehingga dia tergeletak di rumah yah nggak mungkin dia bisa kerja dan produktif,” ujarnya menjelaskan.
Dia juga menyebut bahwa kontribusi dan peran pemerintah pusat, daerah provinsi, kabupaten, kota, hingga desa sangat penting guna membangun sistem kesehatan yang berfokus pada menjaga kesehatan.
Budi menuturkan, upaya menjadikan masyarakat Indonesia tetap sehat merupakan ide luar biasa dari para pendahulu yang hebat. Oleh karena itu, kata dia, program revitalisasi akan melibatkan pembangunan 300 ribu posyandu di tingkat dusun, 85 ribu puskesmas pembantu, serta revitalisasi 10 ribu puskesmas di kecamatan serta kelurahan.
Revitalisasi ini, katanya, dimulai dengan memberikan perhatian kepada kader, bidan, perawat, alat-alat kesehatan, alat laboratorium puskesmas, dan gedung-gedung puskesmas. Menkes juga menyatakan bahwa anggaran rumah sakit akan dialihkan ke puskesmas dan posyandu.
Budi menjelaskan bahwa revitalisasi itu sekaligus menjalankan program kesehatan yang melibatkan semua siklus hidup dari balita hingga lansia, agar mereka dapat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan seperti skrining, imunisasi, dan edukasi, yang berbasis digital agar lebih terjangkau, sederhana, dan efisien.
“Semua alat kesehatan harus dilengkapi, mulai dari layanan, skrining, imunisasi, dan edukasi serta seluruh pelayanan menjadi digitalisasi agar pelayanan lebih murah, sederhana dan lebih cepat,” katanya.
Kementerian Kesehatan mengadakan pertemuan perencanaan pembangunan layanan kesehatan dengan tema “Perencanaan Pembangunan Pelayanan Kesehatan Sampai Tingkat Desa Tahun 2025-2027” di Jakarta, Selasa (28/2), sebagai kelanjutan dari kegiatan peluncuran integrasi pelayanan kesehatan primer pada Agustus 2023 lalu.
Pertemuan tersebut membahas perencanaan pembangunan pelayanan kesehatan hingga tingkat desa untuk periode 2025-2027. Selain itu, 2024 akan diikuti dengan peluncuran integrasi pelayanan kesehatan primer di tingkat kabupaten dan kota.
Sebanyak 1.700 peserta hadir dalam pertemuan tersebut, terdiri atas 38 Kepala Dinas Provinsi, 514 Kepala Bappeda, dan 514 Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.(ant)