Apakah para bos timah serta eks direksi PT Timah yang semua jadi terdakwa itu tahu siapa yang dimaksud 'wasit' itu?
''Simpel, coba cerna jawaban Harvey Moeis dalam pesan Whastapp-nya. Salah satu kalimat Harvey Moeis Ketika membahas soal setoran untuk CSR adalah, akan lihat comitmen para bos itu untuk disampaikan ke 'wasit','' ujar sumber yang keberatan namanya disebutkan.
Dengan jawaban Harvey Moeis itu, ada 3 hal yang terjawab:
1) Membuktikan memang benar adanya tokoh lain di atas Harvey Moeis. Jadi adalah wajar jika Harvey Moeis yang sebelumnya 'bukan siapa-siapa' dalam bisnis timah, tiba-tiba bisa masuk menjadi utusan PT RBT lalu menjadi pengatur semuanya.
2) Orang yang disebut 'wasit' itu mempunyai peran yang besar dalam bisnis timah, sehingga semua bos timah menjadi patuh dan dijadikan Harvey Moeis sebagai tameng menuntut komitmen para bos timah.
3) Menunjukkan bahwa para bos timah yang menjadi terdakwa termasuk para jajaran eks direksi
yang terseret menjadi terdakwa itu tahu siapa 'wasit' dimaksud.
Kalau begitu, kenapa semua bungkam?
Pernyataan Prabowo?
Hingga saat ini, pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, akan menindak siapapun pelaku penambangan illegal, masih dinilai 'omon-omon' atau retorika kosong.
Di sisi lain, Presiden RI sendiri tampaknya tidak mau penyampaiannya hanya dikatakan cuma 'omon-omon'. Buktitnya, ia mendadak memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat pada Selasa (19/8) malam. Itu terkait membahas perkembangan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.
Prabowo dalam kesempatan itu meminta perkembangan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal kepada jajarannya.
"Pembahasan ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI," tulisnya.
Prabowo sebelumnya menyatakan, telah mengantongi laporan dari aparat, hingga saat ini ada sekitar 1.063 tambang ilegal.
"Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun," kata Prabowo di sidang tahunan MPR, Jumat (15/8).
Prabowo juga memberikan peringatan keras ke jenderal hingga mantan jenderal TNI dan polisi yang membekingi tambang ilegal. Ia mengingatkan pemerintah tak segan menindak pelanggar hukum, tak peduli siapa yang ada di belakangnya.