SUNGAILIAT - Asisten Pemerintahan dan Kesejaheraan Rakyat Setda Bangka Muhammad Jumani mengatakan bahwa berdasarkan Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 prevelensi Stunting nasional sebesar 24,4 persen turun menjadi 21,6 persen pada tahun 2022.
Namun angka stunting ini masih tinggi bila dibanding target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024 sebesar 14 persen.
"Di Kabupaten Bangka, berdasarkan Hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia tahun 2021 menyatakan prevalensi Stunting pada balita sebesar 17,5 persen dan menurun sebesar 16, 2 persen pada tahun 2022," ujar Jumani dalam Evaluasi dan Rakor Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bangka tahun 2023 di Resto & Cafe La Mary's di hotel Pesona Bay Sungailiat Senin, 11 Desember 2023.
Rakor ini digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangka.
Dikatakan Jumani, sedangkan hasil Survelensi Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) prevelensi Stunting di Kabupaten Bangka tahun 2022 sebesar 1,34 persen dan turun menjadi 1,27 pada Febuari 2023.
Jumani menjelaskan, upaya Pemerintah Kabupaten Bangka dalam intervensi penurunan stunting adalah melalui aksi konvergensi dan harapan ya koordinasi merupakan salah satu upaya percepatan penurunan stunting.
"Kita (Pemkab Bangka -red) melalui kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penangung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non pemerintah dan masyarakat." kata Jumani.
Jumani berharap melalui rapat koordinasi ini akan disampaikan hasil intervensi dan juga evaluasi terhadap permasalahan dan kasus Stunting yang masih ada, agar kiranya tidak semakin buruk dan segera dapat ditangani dengan baik dan benar.
"Melalui Rakor yang baik tata laksana yang baik dalam penanganan Stunting maka kita berharap target nasional 14 persen penurunan stunting dapat kita capai. Dan juga rakor ini menjadi dasar kita dalam mengupayakan percepatan penurunan stunting kabupaten Bangka menunju zero Stunting," harap Jumani.
Sedangkan Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bangka, Nurita mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melaksanakan Rakor percepatan penurunan stunting.
Rakor ini bertujuan untuk menginformasikan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangka.Yang mana, kegiatan ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021
Menurut Nurita, ada 8 aksi integrasi yang terlaksana dalam melakukan percepatan penurunan angka stunting, diantaranya: Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Perbup tentang peran desa, pembinaan KPM, Sistem Manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, Review Kinerja Tahunan..
Nurita berharap dengan melaksanakan koordinasi, konvergensi, dan perencanaan dalam percepatan penurunan stunting tercapai pelaksanaan 8 aksi konvergensi, data capaian indikator cakupan layanan.
"Sehingga nantinya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan. Rangkaian kegiatan terlaksana dengan penyampaian laporan dari dinas-dinas yang terkait pada percepatan penurunan stunting yang diikuti oleh peserta perwakilan dari masing-masing OPD," tukas Nurita.
Dikatakan Nurita, Tujuan lainya dari Rakor ini diadakan adalah agar mengetahui kemajuan, permasalahan, dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting.