Namun, hasil baik tersebut masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Baru 38,6 persen pemda di luar Jawa dan Bali yang memiliki Indeks RB minimal ‘Baik’.
"Secara umum, reformasi birokrasi dalam 10 tahun terakhir menunjukkan hasil dan dampak yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Indeks RB pada K/L dan Pemda yang menunjukkan tren peningkatan, diikuti dengan penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)," ungkapnya.
Dalam memperkuat digitalisasi manajemen ASN, Menteri Rini menjelaskan saat ini Kementerian PANRB sedang fokus dalam menginteroperabilitaskan berbagai layanan pengelolaan ASN dalam satu portal, yakni SMART ASN.
BACA JUGA:Ribuan Honorer Basel Akan Ikuti Tes Calon PPPK
"Layanan yang akan diintegrasikan meliputi perencanaan, pengadaan, budaya kinerja, pengawasan, kinerja, talenta, kompetensi, sampai penghargaan dan pemberhentian ASN," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam mengapresiasi upaya KemenPANRB dalam menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ditegaskan, Komite I DPD mendukung penuh Kementerian PANRB dalam mewujudkan SDM ASN yang kompetitif, menciptakan birokrasi profesional serta melayani, menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam raker itu, tersebut juga Komite I DPD mempertegas komitmen untuk terus memperjuangkan tenaga honorer supaya bisa diangkat menjadi PPPK.
"Kami tetap mendukung dan memperjuangkan nasib tenaga non ASN/honorer. Ini menjadi aspirasi dari masyarakat daerah yang kami wakili," ujar Andi Sofyan.***