Mendagri Sebut Visi dan Integritas KPU Kunci Keberhasilan Pilkada 2024

KORANBABELPOS.ID, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sangat bergantung pada kesatuan visi dan integritas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh jajaran terkait.

Menurutnya, konsolidasi internal dan netralitas dalam menjalankan tugas merupakan hal penting untuk menjaga kredibilitas pilkada dan mencegah timbulnya konflik.

"Yang pertama jelas adalah konsolidasi, supaya KPU seluruh Indonesia satu visi, solid dalam menjalankan tugas kenegaraan ini," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip dari Antara, Selasa (20/8/2024).

BACA JUGA:Anies Masuk dalam Tiga Nama yang Bakal Dipertimbangkan PDIP di Pilkada Jakarta

Dia menyadari bahwa menyamakan persepsi dan visi di antara petugas yang terlibat tidaklah mudah. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya bimbingan teknis yang kuat dan menyeluruh untuk memastikan semua petugas memahami aturan dan teknis pilkada.

"Mulai ketidaknetralan terjadi, ya. Mulai masalah, bisa dua, satu, tidak tahu aturan teknis, makanya perlu adanya bimbingan teknis," ujarnya, seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/8/2024).

Tito juga menyarankan agar KPU memiliki mekanisme kontrol internal yang kuat dan tegas untuk menjaga netralitas dan memastikan semua petugas bekerja dengan jujur dan adil.

BACA JUGA:Kapolresta Terjun Langsung Lakukan Strong Point

Ia mengingatkan pentingnya mengambil tindakan tegas terhadap petugas yang melanggar aturan, tapi harus tetap sesuai situasi dan kondisi lapangan.

"Itulah saya mohon, dari KPU mohon secara internal memiliki mekanisme kontrol yang tegas untuk menyangkut masalah netralitas ini," tegas Tito.

Di lain sisi, dia mengungkapkan kesuksesan pilkada tak hanya bergantung pada KPU, tapi juga semua pihak. Untuk itu, dibutuhkan kontribusi dari banyak pihak sesuai tugas dan perannya masing-masing.

Tito mengingatkan KPU dan pihak penyelenggara lainnya untuk selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Hal ini termasuk saat mengambil keputusan yang sensitif atau berpotensi memicu konflik, sehingga bisa diantisipasi.

"Jangan sampai membuat keputusan, aparat keamanannya enggak tahu, sudah meledak duluan, setelah itu kemudian baru (kasih tahu) aparat keamanan, berat sekali harus untuk menyelesaikannya, padahal sebetulnya bisa dicegah," ucapnya.

BACA JUGA:Mayat Pria Tergantung di Pondok Pesisir Pantai Romodong