Menpan RB dan Presiden Bahas Percepatan Transformasi Digital

Jakarta - Menpan RB Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Selasa 12 Desember 2023 di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut untuk melaporkan perkembangan percepatan transformasi digital.

Percepatan transformasi digital saat ini sedang dilakukan Kemenpan RB bersama instansi terkait.

"Kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden (Jokowi) perihal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), karena kalau kita lihat, 20 negara yang SPBE-nya terbaik di dunia selalu punya GovTech atau government technology, dan ini yang sedang kami bangun," kata Azwar Anas sebagaimana dilansir oleh Antaranew.com, Rabu.

Menpan RB Azwar Anas juga menyampaikan terdapat tiga kunci penting yang menjadi keinginan Presiden Jokowi, yakni identitas digital, data exchange, dan digital payment.

Saat ini, kata Azwar Anas, Kemenpan RB bersama pemangku kepentingan terkait telah membuat rancangan peraturan presiden (perpres) terkait dengan government technology, yang tinggal menunggu persetujuan presiden.

Lahirnya GovTech dapat menjawab keinginan presiden perihal transformasi digital yang berujung pada perbaikan pelayanan publik.

Dikatakannya juga bahwa rancangan Perpres tentang Percepatan Transformasi Digital tersebut dikembangkan untuk mewujudkan dua kunci akselerasi dan keberlanjutan, yaitu fokus ke sistem prioritas dan juga pendirian tim digital pemerintah atau Govtech untuk keberlanjutan ke depan.

Pendirian Govtech untuk menangani platform prioritas merupakan best practice yang dilakukan oleh negara-negara top 20 indeks EGDI PBB 2022, sehingga Indonesia berada di jalan yang benar untuk mengadopsi hal itu.

"Rancangan Perpres Percepatan Transformasi Digital yang diusulkan akan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan layanan pemerintah dan mempercepat pembangunan nasional," kata Azwar Anas.

Dalam jangka pendek di tahun 2024, kebijakan ini akan menjadi bukti penerapan GovTech di pemerintahan saat ini untuk pijakan pemerintah selanjutnya.

Untuk jangka menengah, akan meningkatkan Indeks EGDI Indonesia, sementara dampak jangka panjang dari digitalisasi tersebut akan membangun birokrasi yang efisien dan efektif, pembangunan manusia yang maksimal, dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi memberi beberapa arahan seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang sekarang dikerjakan Kementerian Dalam Negeri supaya dapat lebih dipercepat penerapannya.

"Dengan demikian, nantinya masyarakat Indonesia tidak harus memegang KTP seperti sekarang yang dicetak, namun cukup dengan IKD," tambah Azwar Anas.