Panggung Popularitas

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rahmad |

Rabu , 06 May 2026 - 16:29

Eddy Supriadi.-Dok Pribadi-

Oleh: Eddy Supriadi

Mahasiswa Program Doktor Pendidikan UAD Yogyakarta

Transformasi digital telah mengubah wajah birokrasi dan komunikasi pemerintahan. Pejabat publik kini tidak lagi hanya hadir melalui pidato resmi, dokumen negara, atau konferensi pers, tetapi juga melalui media sosial, video pendek, podcast, konten hiburan, hingga ruang interaksi virtual yang serba cepat dan terbuka.

Digitalisasi pada satu sisi membuka peluang transparansi, kedekatan dengan masyarakat, serta percepatan informasi publik. Namun pada sisi lain, era ini juga melahirkan problem etika baru dalam kepemimpinan publik.

Fenomena yang muncul hari ini menunjukkan bahwa banyak pejabat lebih aktif membangun citra personal dibanding membangun kualitas tata kelola pemerintahan. Ruang digital akhirnya dipenuhi konten konten simbolik humor berlebihan, joget politik, pencitraan emosional, dramatisasi bantuan sosial, hingga narasi populis yang kadang tidak memiliki hubungan substantif dengan persoalan rakyat. Ukuran keberhasilan seolah bergeser dari kualitas kebijakan menjadi jumlah pengikut, likes, komentar, dan viralitas.

Padahal dalam perspektif administrasi publik modern, keberhasilan pejabat tidak pernah diukur dari popularitas digital, melainkan dari efektivitas kebijakan, kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, efisiensi anggaran, dan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Digitalisasi dan Krisis Etika Kepemimpinan

Dalam kajian etika publik, pejabat negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah institusi pemerintahan. Jabatan bukan sekadar ruang eksistensi pribadi, tetapi amanah konstitusional yang melekat dengan kewajiban pelayanan publik. Ketika ruang digital digunakan secara berlebihan untuk branding diri, maka muncul degradasi orientasi kepemimpinan dari pelayanan menuju pencitraan.

panggung popularitas                            oleh: eddy supriadi
mahasiswa program doktor pendidikan uad yogyakarta
 
transformasi digital telah mengubah wajah birokrasi dan komunikasi pemerintahan. pejabat publik kini tidak lagi hanya hadir melalui pidato resmi, dokumen negara, atau konferensi pers, tetapi juga melalui media sosial, video pendek, podcast, konten hiburan, hingga ruang interaksi virtual yang serba cepat dan terbuka. 
 
digitalisasi pada satu sisi membuka peluang transparansi, kedekatan dengan masyarakat, serta percepatan informasi publik. namun pada sisi lain, era ini juga melahirkan problem etika baru dalam kepemimpinan publik.
 
fenomena yang muncul hari ini menunjukkan bahwa banyak pejabat lebih aktif membangun citra personal dibanding membangun kualitas tata kelola pemerintahan. ruang digital akhirnya dipenuhi konten konten simbolik humor berlebihan, joget politik, pencitraan emosional, dramatisasi bantuan sosial, hingga narasi populis yang kadang tidak memiliki hubungan substantif dengan persoalan rakyat. ukuran keberhasilan seolah bergeser dari kualitas kebijakan menjadi jumlah pengikut, likes, komentar, dan viralitas.
 
padahal dalam perspektif administrasi publik modern, keberhasilan pejabat tidak pernah diukur dari popularitas digital, melainkan dari efektivitas kebijakan, kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, efisiensi anggaran, dan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
 
digitalisasi dan krisis etika kepemimpinan
 
dalam kajian etika publik, pejabat negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah institusi pemerintahan. jabatan bukan sekadar ruang eksistensi pribadi, tetapi amanah konstitusional yang melekat dengan kewajiban pelayanan publik. ketika ruang digital digunakan secara berlebihan untuk branding diri, maka muncul degradasi orientasi kepemimpinan dari pelayanan menuju pencitraan.
 
fenomena ini dalam perspektif filsafat politik dapat dipahami sebagai pergeseran dari substance politics menuju symbolic politics. politik substansi berbicara tentang gagasan, kebijakan, dan solusi konkret. sedangkan politik simbolik menekankan tampilan visual, permainan persepsi, dan produksi citra
 
pemikir prancis jean baudrillard menyebut kondisi ini sebagai simulacra, yaitu keadaan ketika citra lebih dominan daripada realitas. pemerintahan akhirnya sibuk membangun persepsi keberhasilan dibanding menyelesaikan akar persoalan. media sosial menghadirkan “realitas buatan” yang tampak sempurna di layar, sementara kondisi nyata masyarakat sering kali berbeda.
 
di sinilah publik mulai mengalami disorientasi informasi. apa yang tampil di media sosial pejabat tidak selalu sejalan dengan kenyataan lapangan. konten terlihat progresif, tetapi pelayanan publik stagnan. narasi terlihat optimistis, tetapi masyarakat masih menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan ketimpangan sosial.
 
perspektif akademis dan manajerial
dalam teori manajemen publik modern, khususnya konsep good governance, pejabat dituntut menjalankan prinsip efektivitas, akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan orientasi pelayanan. media digital seharusnya menjadi instrumen penguatan tata kelola, bukan alat narsisme birokrasi.
dari sisi manajerial, pola komunikasi pejabat yang terlalu berorientasi hiburan dapat menimbulkan beberapa persoalan serius.
 
distorsi prioritas kerja
 
pejabat lebih fokus mengelola persepsi dibanding mengelola program. energi birokrasi habis untuk produksi konten, pencitraan visual, dan pengaturan opini publik, sementara substansi kebijakan kurang mendapat perhatian serius.
menurunkan kualitas literasi publik
ketika ruang komunikasi pemerintahan dipenuhi humor dangkal dan konten sensasional, maka pendidikan politik masyarakat ikut mengalami penurunan. publik akhirnya terbiasa pada budaya visual tanpa nalar kritis.
 
krisis kepercayaan institusi
 
ketidaksesuaian antara pernyataan dan realitas lapangan akan melahirkan distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. publik merasa pemerintah hanya pandai berbicara, tetapi lemah dalam implementasi.
birokrasi kehilangan profesionalisme
asn dan birokrasi akhirnya terdorong mengikuti budaya pencitraan atasan. kinerja administratif berubah menjadi budaya formalitas visual, bukan budaya hasil kerja.
 
dalam teori administrasi publik dwight waldo, birokrasi bukan sekadar mesin administratif, tetapi institusi etis yang harus menjaga nilai integritas, rasionalitas, dan tanggung jawab sosial. karena itu, komunikasi publik pejabat seharusnya mendidik, menenangkan, memberi arah, dan memperkuat kapasitas masyarakat memahami kebijakan.
 
perspektif sosiologis masyarakat sebagai penonton politik digital
secara sosiologis, media sosial telah mengubah relasi antara pejabat dan masyarakat menjadi hubungan yang sangat performatif. pejabat tampil sebagai “aktor digital”, sementara masyarakat menjadi audiens yang memberi respons melalui likes, komentar, dan algoritma.
 
masalahnya, algoritma media sosial tidak selalu mempromosikan kualitas, melainkan sensasi. akibatnya, pejabat cenderung memproduksi konten yang mudah viral dibanding informasi yang substantif dan edukatif.
 
kondisi ini melahirkan budaya populisme digital, yaitu kepemimpinan yang lebih mengutamakan popularitas emosional daripada kapasitas intelektual dan manajerial. dalam jangka panjang, masyarakat akan kehilangan tradisi berpikir kritis karena ruang publik dipenuhi simbol, hiburan, dan dramatisasi.
padahal demokrasi sehat membutuhkan literasi publik yang kuat, bukan sekadar konsumsi konten politik yang dangkal.
 
perspektif regulasi dan hukum
 
secara normatif, etikapejabat publik sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, antara lain undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn yang menegaskan asas profesionalitas, akuntabilitas, netralitas, dan pelayanan publik.
undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pelayanan negara.
undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengatur transparansi informasi yang benar, akurat, dan bertanggung jawab.
 
undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menekankan asas kecermatan, kepentingan umum, dan larangan penyalahgunaan wewenang.
nilai dasar asn berakhlak yang menempatkan orientasi pelayanan dan akuntabilitas sebagai prinsip utama birokrasi.
 
dalam konteks ini, media sosial pejabat seharusnya menjadi bagian dari komunikasi pemerintahan yang edukatif, objektif, proporsional, dan berorientasi kepentingan publik. bukan ruang personal yang dipenuhi glorifikasi diri.
 
etika kepemimpinan digital yang sehat
 
pejabat publik harus memahami bahwa komunikasi digital bukan sekadar soal tampil, tetapi soal tanggung jawab moral dan intelektual. kepemimpinan digital yang sehat memiliki beberapa prinsip utama komunikasi berbasis data dan fakta; edukatif dan meningkatkan literasi publik; transparan terhadap capaian dan kekurangan; tidak manipulatif atau dramatis; menjaga marwah institusi negara; fokus pada solusi, bukan sensasi.
 
pejabat boleh humanis dan dekat dengan rakyat, tetapi kedekatan tanpa kualitas kepemimpinan hanya melahirkan populisme kosong.
karena pada akhirnya, negara tidak dibangun dengan viralitas, melainkan dengan kebijakan yang rasional, etika yang kuat, dan keberanian menghadapi realitas secara jujur.
 
dalam demokrasi modern, kamera memang mampu membangun citra sesaat. tetapi sejarah selalu mencatat kerja nyata lebih lama daripada konten yang viral beberapa detik di media sosial.(*)