Pemkab Bangka Terapkan WFH Setiap Jumat

Reporter: Yudi |

Editor: Aprianto |

Selasa , 07 Apr 2026 - 17:45

SUNGAILIAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka akan mulai memberlakukan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat. Penerapan ini dijadwalkan mulai berlaku pada Jumat pekan ini.

PJ Sekda Bangka, Thony Marza mengatakan, kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah diterima pemerintah daerah. Nantinya akan diterbitkan surat edaran Bupati Bangka sebagai dasar pelaksanaannya.

"Yang terpenting, pelaksanaan WFH ini tidak boleh menurunkan kinerja, justru harus meningkat karena adanya efektivitas dan efisiensi dalam bekerja," ujar Thony Marza kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Dijelaskannya, kebijakan WFH ini diterapkan sebanyak 50 persen bagi pegawai di bidang teknis. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi Kepala OPD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Camat, Lurah, Kepala Desa, serta unit kerja yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.

Unit yang dikecualikan antara lain pelayanan rumah sakit, puskesmas, Satpol PP, BPBD, dan guru, karena pelayanan mereka tidak bisa dilakukan secara online.

pemkab bangka terapkan wfh setiap jumat                            sungailiat – pemerintah kabupaten (pemkab) bangka akan mulai memberlakukan sistem kerja dari rumah atau work from home (wfh) sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat. penerapan ini dijadwalkan mulai berlaku pada jumat pekan ini.
 
 
pj sekda bangka, thony marza mengatakan, kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran kementerian dalam negeri (kemendagri) yang telah diterima pemerintah daerah. nantinya akan diterbitkan surat edaran bupati bangka sebagai dasar pelaksanaannya.
 
 
"yang terpenting, pelaksanaan wfh ini tidak boleh menurunkan kinerja, justru harus meningkat karena adanya efektivitas dan efisiensi dalam bekerja," ujar thony marza kepada wartawan, selasa (7/4/2026).
 
 
dijelaskannya, kebijakan wfh ini diterapkan sebanyak 50 persen bagi pegawai di bidang teknis. namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi kepala opd, kepala bagian, kepala bidang, camat, lurah, kepala desa, serta unit kerja yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
 
unit yang dikecualikan antara lain pelayanan rumah sakit, puskesmas, satpol pp, bpbd, dan guru, karena pelayanan mereka tidak bisa dilakukan secara online.
 
 
"laporan pelaksanaan wfh akan kita sampaikan setiap sebulan sekali melalui portal yang telah dibuat kemendagri," tambahnya.
 
thony menegaskan, dengan dukungan teknologi dan infrastruktur internet yang memadai, sistem ini diyakini bisa berjalan lancar. namun, ia menekankan bahwa wfh bukan berarti libur.
 
"wfh bukan hari libur. sewaktu-waktu jika dibutuhkan, misalnya untuk menghadiri rapat atau tugas mendesak, pegawai wajib datang ke kantor tanpa alasan," tegasnya.(dee)