Airlangga Peringatkan Harga BBM Bisa Naik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperingatkan potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Hal tersebut menyusul meningkatnya tensi geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, terkait konflik AS-Israel dan Iran.

Eskalasi konflik di wilayah tersebut diprediksi akan memberikan tekanan pada stabilitas ekonomi nasional melalui beberapa sektor strategis, terutama pada komoditas energi dunia. Airlangga menjelaskan harga energi domestik memiliki kecenderungan untuk bergerak sejalan dengan dinamika konflik internasional.

"Otomatis akan naik sama seperti saat perang Ukraine kan naik," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Kendati demikian, Menko Perekonomian mencatatkan adanya faktor global yang dapat menjadi penyeimbang dalam fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional saat ini. Dia menyebutkan pasokan dari negara produsen lain diprediksi akan bertambah untuk menutupi celah pasar. "Tetapi, kan, kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Airlangga memetakan dampak luas dari ketegangan geopolitik Timur Tengah terhadap fundamental pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Menurut Airlangga, dampak pertama yang paling nyata terganggunya rantai pasok energi fosil atau supply minyak.

Sektor kedua yang dipastikan akan mengalami hambatan, bidang transportasi logistik secara global yang berimbas pada kelancaran arus barang. "Yang kedua transportasi logistik," lanjutnya merinci dampak sistemik konflik tersebut.

Selain itu, sektor jasa pariwisata juga diprediksi akan menghadapi tantangan berat akibat ketidakpastian kondisi keamanan dunia.  "Dan yang ketiga tentunya kita melihat turisme akan sangat terganggu," tegas Airlangga. Menanggapi berbagai risiko ekonomi tersebut, pemerintah menyatakan belum akan mengambil kebijakan drastis dalam waktu dekat. Pihak otoritas terkait masih akan melakukan pengamatan terhadap perkembangan situasi di kancah internasional sebelum menetapkan respons kebijakan. "Nanti kami monitor dahulu," imbuhnya. (ant)