Prabowo Hidupkan Lagi Militerisme?

PRESIDEN RI, Prabowo Subianto menyatakan sudah ada tudingan bahwa dia menghidupkan Kembali pola-pola militerisme dalam pemerintahannya.

--------------------

HAL ini tidak terlepas dari banyaknya kalangan militer yang justru diberi peluang dalam berbagai posisi strategis.  Meski demikian, Prabowo tidak langsung membantah kritikan dan tuduhan itu, tapi malah dia tanyakan pada para ahli.  Ia menyatakan tidak menutup diri terhadap kritik tersebut.  Malah dia menganggapnya sebagai alarm untuk melakukan koreksi dan evaluasi.

“Kalau ada yang teriak Prabowo mau hidupkan lagi militerisme, saya koreksi. Kita lihat benar atau tidak, kita panggil ahli hukum, kita cek batas kepemimpinan yang terlalu otoriter,” ujar Prabowo.  

Penegasan ini ia sampaikan dalam Perayaan Natal Nasional, Senin, 5 Januari 2026.

Prabowo Subianto menegaskan demonstrasi dan kritik terhadap pemerintahannya merupakan bagian sah dari demokrasi. Namun, ia menolak fitnah yang dapat memecah belah masyarakat.  

“Ada yang mengatakan kalau bersatu itu tidak demokratis. Demokrasi silakan, koreksi silakan, kritik itu bagus. Tapi fitnah itu tidak bagus,” ujarnya.

Semua agama melarang kebohongan dan fitnah karena dapat menimbulkan kecurigaan, perpecahan, serta kebencian.

Ia mencontohkan ajaran Kristen yang melarang kebohongan, serta ajaran Islam yang menyebut fitnah lebih kejam dari pembunuhan.    Prabowo menekankan bahwa kritik seharusnya disikapi sebagai bentuk kepedulian.

Ia mengaku selalu berusaha menerima koreksi karena hal tersebut justru berfungsi melindungi seorang pemimpin dari kesalahan.

“Kadang-kadang kita tidak suka dikritik, tapi sesungguhnya itu mengamankan,” katanya.  

Ia mengilustrasikan pentingnya kritik melalui pengalaman pribadi, seperti saat ajudan mengingatkan kancing seragam atau tanda pangkat yang terlewat.  Teguran tersebut, menurutnya, bukan pembangkangan, melainkan upaya menjaga wibawa dan profesionalisme pimpinan.  

Prabowo menegaskan keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi sekaligus memastikan kekuasaan dijalankan sesuai konstitusi.***