Tuntut Kesetaraan dan Revisi Aturan PPPK, Ribuan Guru Madrasah Demo

RIBUAN guru dari berbagai organisasi pendidikan memadati kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025). 

-------------

AKSI ini menjadi sorotan karena melibatkan ribuan tenaga pendidik madrasah yang datang dari berbagai daerah untuk menuntut kesetaraan status dan kesejahteraan.

Demo besar-besaran ini diikuti oleh sejumlah organisasi guru seperti Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), serta Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).

Massa aksi datang dari berbagai wilayah, mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Riau, hingga Sulawesi Barat.

Para peserta aksi menuntut agar pemerintah membuka kuota lebih luas dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi guru madrasah swasta di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Mereka menilai kebijakan seleksi PPPK saat ini belum sepenuhnya berpihak pada guru madrasah swasta yang sudah lama mengabdi tanpa kejelasan status.

“Jika tidak becus mengurus pendidikan, bubarkan saja! Kita tidak menghujat, kita hanya mengkritisi,” seru salah satu orator dari atas mobil komando yang disambut tepuk tangan ribuan guru.

“Kami Ingin Diperlakukan Adil”

Ketua DPW Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) Banten, Deni Subhani, menegaskan bahwa tuntutan ini bukan untuk meminta keistimewaan, melainkan meminta keadilan dan kesetaraan bagi guru madrasah.

“Kami menuntut pemerintah segera merevisi regulasi seleksi PPPK agar guru madrasah swasta juga memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi ASN,” ujarnya.

Guru madrasah, kata Deni, selama ini tetap menjalankan tugas mendidik generasi bangsa, meski dengan gaji minim dan tanpa kepastian status kepegawaian.

“Kami tidak ingin lebih. Kami hanya ingin diperlakukan adil. Guru madrasah juga bagian dari pendidik bangsa,” ungkapnya.

Tiga Tuntutan Utama