Pemangkasan TKD Bikin Pemda Kesulitan

Pertemuan antara sejumlah kepala daerah dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemangaksan Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 menuai tanggapan dari berbagai pihak. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pemotongan TKD akan menimbulkan kesulitan bagi pemerintah daerah (pemda).

Oleh karena itu, pemotongan TKD secara mendadak diyakini akan mengganggu perencanaan yang telah disusun dan berdampak negatif pada operasional pemda. "Pasti (pemda merasa kesulitan akibat pemotongan TKD). Karena gini, itu kan Pemda itu kan sebagian besar sudah mengalokasikan perencanaan, merencanakan anggaran untuk apa, apa," ujar Esther saat dihubungi jpnn.com, Rabu (8/10).

Esther menjelaskan sebagian besar anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk belanja rutin. Pemotongan TKD diyakini dapat menyulitkan pemda dalam membayar gaji pegawai, yang bergantung pada dana APBD. "Yang kedua, itu, karena kalau dilihat lagi, porsi dari anggaran APBD, itu lebih banyak dialokasikan belanja rutin, sehingga kalau itu dipotong, mereka kan kesulitan untuk bayar pegawai," ujarnya. "Karena, belanja untuk bayar gaji pegawai, alokasi yang maintenance, meeting, untuk alokasi aktivitas rutin," imbuhnya.

Esther menyebtkan meskipun pemotongan TKD hak pemerintah pusat, seharusnya tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pemberitahuan dini sangat penting agar pemda dapat melakukan antisipasi dan penyesuaian anggaran. "Walaupun itu hak pemerintah pusat, harusnya tidak dilakukan secara mendadak, paling enggak sudah ada wanti-wanti," ujarnya tegas. (ant)